Demikian disampaikan Ketua DPR RI Agung Laksono dalam konferensi pers di Gedung DPR/MPR jakarta, Kamis terkait adanya penempatan tiga Dubes baru di Indonesia, yaitu I Nyan Lin (Myanmar), Ibrahim Baba (Nigeria) dan Hamdi Ould (Republik Islam Mauritania).

Berdasarkan UU, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pertimbangan DPR RI terkait penempatan tiga Dubes negara sahabat.

Menurut Agung, atas permintaan pertimbangan dari Presiden, pimpinan fraksi dan pimpinan DPR RI mengadakan rapat konsultasi di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Rabu (5/3) malam yang membahas penempatan Dubes baru untuk Indonesia yang diajukan pemerintah Nigeria, Mauritania dan Myanmar.

Pimpinan fraksi dan pimpinan DPR sepakat bahwa untuk Dubes Nigeria dan Mauritania dapat diterima. Namun untuk Dubes Myanmar, DPR meminta pemerintah menunda penerimaannya di Indonesia hingga terciptanya demokratisasi yang antara lain diwujudkan melalui Pemilu dan terwujudnya rekonsiliasi pemerintah Myanmar dengan kelompok pro demokrasi.

Sikap DPR itu juga sesuai dengan ASEAN Chapter yang mempersoalkan Pemerintah Myanmar yang belum menyelenggarakan Pemilu dan belum melakukan rekonsiliasi dengan kelompok pro demokrasi, seperti Aung San Suu Kyi. (kpl/rit)