HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Jaksa baru PBB untuk kejahatan perang, Jumat, memerintahkan penahanan Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, dua tersangka paling tinggi dalam kasus kejahatan perang di Balkan pada dasawarsa 90-an.

Serge Brammertz, yang pada bulan Januari menggantikan Carla del Ponte sebagai kepala jaksa PBB, dalam kunjungan pertamanya ke Bosnia mengatakan bahwa pengadilan kejahatan perang PBB seharusnya tidak ditutup hingga semua buronan diadili.

Pengadilan Kejahatan Internasional bagi bekas Yugoslavia (ICTY), berdiri pada tahun 1993 dengan tujuan mengadili para tersangka penjahat perang di bekas negara federasi sosialis itu. ICTY dijadwalkan akan ditutup pada tahun 2010.

"Masyarakat internasional pada umumnya dan negara-negara di kawasan itu harus melakukan segala cara agar para buronan, khususnya Radovan Karadzic dan Ratko Mladic, ditangkap," kata Brammertz dalam konferensi pers di Sarajevo.

"Sulit bagi saya untuk membayangkan pengadilan ditutup tanpa persidangan terhadap orang-orang ini," tambah dia.

Karadzic, pemimpin Serbia Bosnia pada masa perang, serta komandan militernya, Mladic, dituduh melakukan pembunuhan-pembunuhan etnis yaitu pembantaian di Srebrenica tahun 1995 dengan korban delapan ribu Muslim serta pengepungan selama 43 bulan terhadap Sarajevo yang menewaskan sekitar 11 ribu orang.

Kedua orang tersebut masih bebas berkeliaran sejak dikenakan tuduhan pada 13 tahun lalu.

Mladic diduga berada dalam perlindungan para pengikut setia-nya di Serbia sedangkan keberadaan Karadzic tidak diketahui.

Buronan lainnya adalah seorang Serbia Bosnia, Stojan Zupljanin dan seorang Serbia Kroasia, Serb Goran Hadzic.

Del Ponte meninggalkan jabatan tersebut dengan kekecewaan karena gagal mendapatkan perintah penahanan para buronan.

Del Ponte, jaksa asal Swiss yang terkenal bicara blak-blakan, mengunjungi Beograd sebanyak 20 kali selama masa jabatannya.

Perempuan itu menuduh Serbia sengaja tidak menangkap kedua orang tersebut, dan dia meminta Uni Eropa mensyaratkan penyerahan kedua buronan tersebut jika negara itu ingin bergabung dengan Uni Eropa.

Brammertz mengatakan dia berencana segera mengunjungi Serbia untuk menilai tingkat kerja sama negara tersebut terhadap pengadilan internasional di Den Haag. (*/cax)