HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang mengidentifikasi produk unggulan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar pada 7.000 lokasi, hal itu dilakukan dalam kaitan dengan penerapan sistem "One Village One Product" (OVOP) atau satu daerah satu produk pada tahun 2009.

"Kami masih mengidentifikasi produk IKM yang berpeluang masuk pasar lebih luas agar dapat menjadi motor perekonomian nasional, ada 7.000 sentra IKM yang dianggap berpotensi di daerah ini," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) NTB, H. Syarifuddin, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, OVOP merupakan salah satu langkah menuju klasterisasi industri di sektor IKM yang bertujuan mengangkat produk-produk sektor IKM agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, dengan adanya OVOP diharapkan daerah tersebut mampu menyerap tenaga lokal lebih besar, karena IKM bersifat padat karya dan pengembangan IKM lebih fokus pada satu produk unggulan di daerah tersebut.

Produk IKM dapat berupa komoditi pangan, hasil-hasil kerajinan dan produk unggulan lain yang dianggap mampu menembus pasar internasional.

NTB merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia yang menjadi sasaran sistem OVOP tahun 2009, empat daerah lain yakni provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Dengan diterapkannya sistem OVOP diharapkan IKM NTB juga bisa menjadi motor perekonomian nasional, setiap desa hendaknya mempunyai produk yang khas seperti Banyumulek terkenal dengan hasil kerajinan gerabah dan Sumbawa dengan hasil rumput laut," ujar Syarifuddin.

Ia berharap, dinas teknis terkait di NTB ikut mendukung sistem OVOP yang sukses diterapkan sejumlah negara seperti Jepang dan Thailand, melalui peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menuju sentra produk IKM serta fasilitas pendukung lain.

Pengembangan IKM tidak bisa hanya terpusat pada satu sektor saja, sehingga dibutuhkan dukungan lintas sektoral mengingat dalam persaingan global saat ini distribusi dan pemasaran yang menembus batas negara memerlukan kontinuitas dan standarisasi produk yang dihasilkan.

"Pada intinya sistem OVOP yang akan diterapkan itu berorientasi pencapaian perekonomian masyarakat desa yang terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk negara lain," ujarnya. (*/lin)