HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PLN Ahmad Daryoko menilai pemerintah lambat menetapkan susunan direksi PT PLN (Persero) yang baru. "Pemerintah sudah tahu direksi lama akan habis masa jabatannya pada 6 Maret ini. Mengapa tidak disiapkan sejak lama," katanya di Jakarta, Minggu.

Ia menduga, penetapan susunan direksi PLN diwarnai politisasi, sehingga prosesnya menjadi berlarut-larut. Ketidakpastian kepemimpinan tersebut bisa mengganggu kredibilitas dan kinerja PLN.

Daryoko mengharapkan, direksi PLN yang baru berasal dari internal BUMN tersebut.

"Kami akan akan menolak kalau direksi berasal dari luar," katanya. Hal yang senada dikemukakan Ketua Umum Forum Komunikasi Putra/i Pensiunan PLN Okky Setiawan.

"PLN berbeda dengan perusahaan lain. Banyak masalah yang hanya bisa ditangani pemimpin yang berpengalaman di perusahaan ini," katanya.

Menurut dia, PLN sudah pernah dipimpin dari kalangan luar PLN dan hasilnya mengecewakan. Seperti halnya SP PLN, Okky juga berharap tidak ada politisasi dari pihak manapun terhadap susunan direksi PLN yang baru.

"Kalau pemerintah menunjuk orang luar yang tidak kredibel, maka kami akan menolak," ujarnya.

Okky menambahkan, PLN memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan dan akuntabilitas yang telah teruji.

Menurut Daryoko, PLN membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi kesenjangan antara biaya produksi yang mengikuti pasar, dan harga jual yang ditetapkan pemerintah.

"Pemimpin PLN harus berani mengatakan kondisi riil kepada pemerintah dan jangan hanya menurut saja," ujarnya. (kpl/dar)