HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, berbagai kerusakan infrastruktur jalan di berbagai wilayah di Tanah Air akibat banjir telah menyebabkan in-efisiensi perekonomian.

"Kerusakan jalan itu menyebabkan terganggunya arus distribusi barang antar kota," katanya di Gedung DPR Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ada dua penyebab yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengatasi rusaknya infrastruktur jalan yaitu masalah desain dan mutu pengerjaan.

Dikatakannya, jika pemerintah dalam pengerjaan jalan telah menyadari bahwa di tempat tersebut rawan banjir, seharusnya jalan didesain agar lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan air.

Selain itu, pemerintah juga harus lebih intensif dalam pengawasan pengerjaan perbaikan jalan yang rusak itu oleh kontraktor.

Ia kemudian mengungkapkan sejumlah data bahwa dari jalan nasional sepanjang 34.628 km, sebanyak 48% di antaranya di bawah standar dan hanya 1% saja yang sesuai kriteria jalan raya.

Sementara mengenai jalan-jalan yang rusak, Anas mencatat di Provinsi Banten sedikitnya terdata sepanjang 8,7 km, Jabodetabek 23,7 km, Jawa Barat 19,02 km, Jawa Timur 20,02 km, Kalimantan Tengah terdata 26,47 km, dan di Provinsi Gorontalo sepanjang 7 km.

"Total kerusakan jalan sesuai perkiraan Departemen PU mencapai 162,81 km dari panjang jalan fungsional yang keseluruhannya mencapai 1,63 juta km," katanya.

Anas juga mengungkapkan bahwa DPR berencana melakukan pemantauan dan inventarisasi kerusakan-kerusakan jalan di sejumlah daerah di Jawa untuk kemudian menyusun prioritas kerja perbaikan infrastruktur itu.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah ke depan mengambil kebijakan yang tidak lagi berorientasi perjalanan darat karena masih banyak alternatif lain untuk sarana perhubungan, seperti laut udara dan KA.

Penambalan jalan

Sebelumnya, Dirjen Bina Marga Departemen PU, Hermanto Dardak mengatakan, perbaikan darurat (sementara) berupa penambalan jalan jalur pantura (pantai utara) dilaksanakan paralel (berbarengan) dengan membentuk tim, sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat.

"Percepatan ini bertujuan untuk menghindarkan kerusakan yang lebih parah, sehingga biaya perbaikan permanennya akan lebih mahal lagi," katanya di Jakarta, Senin (10/3).

Terkait rencana tersebut, akan dibentuk sampai dengan 48 tim untuk melakukan rehabilitasi darurat yang akan ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memerlukan perbaikan.

"Dengan banyaknya tim yang terlibat, diharapkan pengerjaan perbaikan dapat dibagi ke dalam seksi-seksi sehingga pelaksanaannya lebih cepat dan pengawasannya lebih mudah," katanya.

Untuk Jawa Barat, mulai dari batas Bekasi hingga ke batas Jawa Tengah di Lohsira dibentuk 18 tim. Sementara untuk jalur pantura di Jawa Tengah, dibentuk 30 tim untuk melakukan hal yang serupa.

Hermanto Dardak mengatakan, pembentukan tim di Jawa Tengah lebih banyak karena kerusakan cukup serius memang terjadi di wilayah tersebut.

Setiap kelompok terdiri dari seorang mandor dan minimal 10 pekerja untuk melakukan perbaikan jalan. Dalam melakukan rehabilitasi, tim-tim tersebut menggunakan peralatan milik Ditjen Bina Marga ditambah pinjaman peralatan dari kontraktor dan konsultan mitra kerja Ditjen Bina Marga.

Dengan sistem perbaikan yang dilakukan secara paralel, rehabilitasi berjalan lebih cepat. Hermanto Dardak mengatakan, saat ini penanganan darurat kerusakan ruas pantura telah mencapai 80%. (*/lin)