HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Situasi hak-hak asasi manusia (HAM) di Pakistan pada 2007 memburuk meskipun Presiden Pervez Musharraf mengulangi janji-janjinya untuk mempercepat kehidupan demokrasi kepada Amerika Serikat, sekutu pentingnya, kata laporan Departemen Luar Negeri AS Selasa.

"Kendati Presiden Musharraf menyatakan komitmen terhadap transisi demokrasi, namun situasi pelaksanaan HAM di Pakistan memburuk selama tahun 2007," kata laporan tahunan departemen luar negeri AS mengenai HAM.

Musharraf memberlakukan negaranya dalam darurat pada November dan kemudian memecat sekitar 60 hakim, yang terjadi hanya beberapa hari sebelum Mahkamah Agung memerintahkan peresmian masa jabatan baru kepresidenannya, yang dia menangkan saat masih merangkap jabatan panglima militer.

"Berdasarkan ketentuan darurat, penguasa Pakistan juga menahan sekitar 6.000 pekerja partai politik oposisi, para penasehat hukum HAM, para pengacara, dan hakim-hakim," kata laporan itu.

Pada akhir 2007 `masih ada 11 hakim yang dihentikan dan tiga pengacara yang dikenai tahanan rumah," kata laporan menambahkan. Penguasa Pakistan juga melakukan larangan-larangan terhadap media massa.

Namun laporan, yang termasuk bab terdiri 60 halaman terpisah mengenai Pakistan, mengatakan bahwa sisi positif Musharraf adalah dia berhenti sebagai panglima angkatan bersenjata pada November, dan disusul mencabut status negara dalam darurat sebulan setelahnya.

Pakistan telah diguncang oleh aksi-aksi kekerasan sejak pemungutan suara memilih anggota parlemen pada 18 Februari, yang dimenangkan oleh partai-partai oposisi yang dipimpin mantan perdana menteri Benazir Bhutto yang kemudian dibunuh, dan mantan perdana menteri Nawaz Sharif.

Kedua partai oposisi sepakat untuk membentuk suatu koalisi dan memulihkan hak para hakim yang dipecat, yang dipandang bisa mengancam kekuasaan Musharraf, namun Musharraf berkali-kali menyatakan tidak berencana untuk mundur.

Musharraf Selasa dipanggil oleh parlemen baru yang akan dipenuhi pada 17 Maret -- yang diduga akan memicu pertikaian berpotensi menciptakan ketidak-amanan negara yang militernya berkemampuan nuklir itu.

Pakistan disebut dalam Laporan HAM 2007 Departemen Luar Negeri AS itu sebagai negara di mana hak-hak asasi manusia makin memburuk bersama dengan Bangladesh dan Sri Lanka. Sementara itu pada negara tetangganya, Afghanistan, disebut mengalami sedikit atau bahkan tak ada kemajuan dalam pelaksanaan HAM. (*/cax)