HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Kasus gizi buruk di Jawa Tengah terus bertambah dalam tiga tahun terakhir ini sehingga bila tidak ada upaya serius menanggulanginya, dikhawatirkan jumlahnya akan terus bertambah di masa mendatang.

Anggota Komisi E DPRD Jateng Siti Aisyah Dahlan di Semarang, Kamis, menyebutkan, pada tahun 2005 tercatat 1,03 % dari jumlah penduduk mengidap gizi buruk, lalu naik menjadi 2,10 % pada tahun 2006, dan kembali menanjak menjadi 3,48 % pada 2007.

Pada tahun 2007 terjadi kenaikan sebanyak 6.817 penderita dari tahun sebelumnya. Selama tahun 2006 terjadi kasus gizi buruk sebanyak 9.163 orang lalu terjadi peningkatan pada 2007 menjadi 15.980 orang.

Ia mengatakan, kenaikan jumlah penderita sebesar 74,39 % dari tahun 2006 ke tahun 2007 ini tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah daerah untuk menangani gizi buruk.

Dalam APBD 2007 anggaran perbaikan gizi masyarakat mencapai Rp1,441 miliar dan realisasinya mencapai 100 %. Namun kucuran anggaran ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap penurunan kejadian gizi buruk.

"Kondisi ini menunjukkan parameter kuantitatif pencapaian keberhasilan kegiatan sangat buruk," katanya.

Ia menambahkan, dari angka tersebut tercatat, yang meninggal dunia 56 orang, sedangkan yang masih dalam status gizi buruk belum disembuhkan sebanyak 9.535 orang. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa program-program yang digulirkan kurang mengenai sasaran.

Aisyah menilai masalah gizi buruk ini merupakan pukulan bagi masyarakat Jateng di saat Pemprov Jateng mengatakan surplus produksi beras mencapai 794.627 ton namun di saat sama sekitar 3,48 % penduduk kekurangan gizi.

"Jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang hanya menekankan pada pertumbuhan, tetapi faktanya pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pangan masih sangat kurang," katanya.

Gizi buruk mengancam kualitas hidup generasi penerus di Jateng karena sebagian besar terjadi pada balita. Balita kurang gizi pada tahun 2005 sebanyak 9,87 % dari jumlah balita di Jateng, lalu naik menjadi 14,8 % pada tahun 2007 ini.

Untuk mengatasi masalah tersebut, ia mendesak pemerintah mengoptimalisasikan peran posyandu dan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) yang selama ini menjadi ujung tombak penyelesaian masalah kesehatan terutama gizi pada anak..

"Jumlah PKD mencapai 4.100 PKD yang tersebar di 29 kabupaten ini bisa menjangkau seluruh warga. Tinggal perannya yang harus ditingkatkan," katanya. (*/rsd)