Dalam satu pernyataan yang dikeluarkan Kamis malam, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Dung mengatakan, laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS itu tidak obyektif dan berdasarkan `informasi yang salah dan prasangka.`
"Selama beberapa tahun ini, Vietnam telah membuat gerakan besar dalam menjamin dan mengembangkan hak kebebasan warganya di semua bidang, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers dan kebebasan memperoleh informasi, yang bisa dengan jelas diamati melalui gencarnya pembangunan di bidang komunikasi, terutama Internet," katanya.
"Tak seorangpun di Vietnam telah ditahan karena berkaitan dengan alasan-alasan pandangan politik atau keagamaan, dan hanya siapapun yang melanggar hukum yang ditangani menurut undang-undang."
Laporan itu mengatakan, bahwa pemilihan-pemilihan parlemen tahun lalu tidak bebas dan tidak jujur, dan bahwa pemerintah masih terus melakukan penumpasan terhadap para pembangkang, melakukan penahanan terhadap para aktivis politik dan memaksa beberapa pembangkang untuk meninggalkan negaranya.
Laporan itu juga mengatakan, bahwa pemerintah Hanoi telah memperketat pengawasan terhadap pers dan Internet serta membatasi hak-hak orang untuk bebas berbicara, bergerak dan berkumpul.
Le Dung mengatakan laporan tersebut `masih tidak memberikan gambaran obyektif terhadap situasi nyata di Vietnam dan dibuat berdasarkan informasi yang salah dan prasangka.`
Christopher Hill, asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur, Rabu mencap Vietnam dalam sidang komite Senat sebagai membuat langkah besar di bidang perubahan ekonomi dan sosial.
Namun dia mengingatkan bahwa di sana masih terjadi `penyimpangan serius` dalam kebebasan berpolitik dan kebebasan sipil, seraya mencontohkan terjadinya aksi penumpasan terhadap para para pembangkang terkemuka Vietnam pada tahun lalu. (*/cax)