"Thailand tidak setuju dengan sanksi," Menlu Noppadon Pattam mengatakan pada wartawan sebelum berangkat ke Myanmar dengan Perdana Menteri Samak Sundaravej, yang telah melakukan kunjungan resmi satu hari ke negara itu.
Myanmar telah mendapat sanksi AS dan Eropa, yang diperketat setelah tindakan keras berdarah oleh junta terhadap unjuk rasa damai pro-demokrasi September 2007.
Sedikitnya 31 orang tewas dan 74 orang yang lain dilaporkan hilang dalam kekerasan itu, menruut PBB. Human Rights Watch menyebutkan jumlah orang yang meninggal sekitar 100 orang, jauh lebih tinggi ketimbang 15 orang tewas yang dilaporkan oleh junta.
Namun Noppadon mengatakan Thailand lebih menyukai perundingan soal sanksi, dan menambahkan bahwa pembicaraan dengan para jenderal bertangan-besi dapat menghasilkan perkembangan positif di negara itu, yang telah diperintah oleh militer sejak 1962.
Menlu juga mengatakan kerajaan itu siap untuk membantu Myanmar mengadakan referendum konstitusinya yang direncanakan Mei.
"Jika Myanmar menginginkan bantuan Thailand, kami akan siap untuk memberikan bantuan sebagai negara bersahabat," kata Noppadon.
Junta Myanmar telah menolak bantuan teknis dan pengamat asing pada referendum Mei itu, yang rezim tersebut katakan akan meratakan jalan bagi pemilihan 2010.
Jika diadakan, pemilihan itu akan menjadi yang pertama sejak pemimpin demokrasi yang ditahan Aung San Suu Kyi memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi ke kemenangan dengan kelebihan suara amat banyak dalam pemilihan 1990, hasil yang tidak diakui oleh rezim tersebut.
Namun konstitusi baru itu akan melarang Aung San Suu Kyi ikut pemilihan yang akan datang karena perkawinannya dengan seorang asing, mendiang warga Inggris Michael Aris. Junta telah menolak untuk mengamandemen piagam itu dalam pembicaraan dengan utusan PBB Ibrahim Gambari.
Thailand adalah salah satu investor dan mitra dagang terbesar di Myanmar, yang menghabiskan miliaran dolar setahun untuk menyadap gas alam dan sumber hidropower guna memperkuat ekonominya sendiri yang sedang tumbuh.
Samak diperkirakan akan membicarakan dua proyek energi besar antara Myanmar dan Thailand dalam kunjungan itu, jurubicara pemerintah Wichianchot Sukchotrat mengatakan Kamis. (kpl/dar)