HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Para aktivis pro-demokrasi Myanmar Jum`at (14/3) melancarkan kampanye 'tidak memilih' (golput) dan menyerukan masyarakat menolak konstitusi yang dirancang oleh militer dalam referendum yang dijadwalkan Mei depan.

Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Mahasiswa Generasi 88 menyerukan kepada para bhiksu Budha, para mahasiswa dan masyarakat untuk menentang pemilihan konstitusi dalam referendum yang direncanakan Mei, namun tanggalnya belum diumumkan. Referendum tersebut diadakan berdasarkan alasan-alasan bahwa konstitusi baru negara dirancang tanpa partisipasi rakyat dan hanya akan melestarikan kekuasaan militer di negara itu.

"Konstitusi ini dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan-kepentingan, kesejahteraan dan keamanan para jenderal dan kroni-kroni mereka," kata pernyataan itu.

"Konstitusi ini akan mengizinkan kediktatoran militer untuk kekal di Burma.`

Mahasiswa Generasi 88 yang terdiri para aktivis pro-demokrasi yang berkarier politik sejak tahun 1988 dan melakukan aksi-aksi demonstrasi anti-militer, yang berakhir dalam aksi penumpasan yang dilakukan militer yang diperkirakan menewaskan 3.000 orang.

Banyak di antara pemimpin-pemimpin kelompok, yang juga berkaitan dengan aksi-aksi demonstrasi anti pemerintah yang mengguncang Yangon pada September lalu, dan sekarang di penjara.

Junta militer yang berkuasa di Myanmar berjanji akan mengadakan referendum untuk meminta persetujuan rakyat karena rancangan konstitusi itu dipandang akan memuluskan jalan bagi pemilihan umum yang diharapkan akan diselenggarakan pada 2010.

Konvensi nasional pilihan militer dibentuk oleh rezim untuk menyusun rancangan konstitusi - yang prosesnya makan waktu 14 tahun - namun dituduh sebagai tindakan `pura-pura` oleh banyak pengamat internasional.

Hal itu diyakini secara luas bahwa referendum akan sama saja dengan bohong-bohongan, agar rezim bisa mengontrol sebagian besar penduduk melalui ancaman-ancaman dan hadiah-hadiah.

"Ada indikasi yang tak jelas apakah junta akan melakukan referendum jika mayoritas pemilih menolak konstitusi. Bagaimanapun, junta tampaknya berusaha untuk menang," kata pernyataan Mahasiswa Generasi 88.

Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ibrahim Gambari, yang berada di Mynmar akhir pekan lalu, meminta kepada rezim agar mengizinkan hadirnya para pemantau internasional untuk mengamati proses referendum dan meyakinkan bahwa referendum berlangsung secara bebas dan jujur. Tapi permintaan tersebut ditolak.

Sejak 1962, Myanmar dikuasai oleh rezim militer yang menjadikan dirinya salah satu pelanggar hak asasi manusia (HAM) terburuk di dunia setelah dua kali menumpas dengan brutal gerakan-gerakan pro demokrasi pada 1988 dan pada September lalu.

Ribuan pembangkang politik, termasuk pemenang hadiah Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi dikenai tahanan rumah berdasarkan kekuasaan mereka.

Pemilihan umum terakhir diadakan di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, pada 1990. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang dalam pemilu itu dengan suara mayoritas, namun mereka telah diganjal untuk meraih kekuasaan selama 18 tahun lampau berdasarkan alasan bahwa negara memerlukan konstitusi baru sebelum pemerintahan jatuh ke tangan sipil.

Suu Kyi telah mendekam dalam tahanan rumah selama 12 tahun dari 18 tahun yang mesti dijalaninya, di rumahnya di Yangon. (kpl/dar)