"Kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan adalah faktor penting untuk mengurangi kemiskinan," kata Aburizal usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama bantuan pangan antara Pemerintah Indonesia dengan Badan Pangan PBB(WFP).
Menurut dia, kecukupan nutrisi dan makanan adalah kunci penting mengurangi kemiskinan, "Sementara Pemerintah Indonesia tidak punya cukup dana untuk menyalurkan pangan kepada semua penduduk yang membutuhkan perbaikan nutrisi. Itu sebabnya kerjasama dengan WFP ini sangat membantu upaya pemerintah menurunkan angka malnutrisi."
Ia menjelaskan, selama ini APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) selalu disalurkan untuk program pangan dan perbaikan nutrisi untuk skala nasional, dan kerjasama dengan lembaga donor seperti WFP merupakan "pelengkap".
Aburizal juga menegaskan bahwa program kegiatan perbaikan nutrisi sangatlah penting dilaksanakan di Indonesia, karena masalah kelaparan dan malnutrisi perlu diatasi secara berkesinambungan dan tidak bisa hanya ditangani beberapa saat saja.
Menurut data WFP, saat ini sekitar 13 juta penduduk Indonesia mengalami malnutrisi.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas penyaluran bantuan bangan WFP adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Selatan, Aceh, dan Nias.
Di lain pihak, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk menurunkan angka malnutrisi dan angka kematian ibu saat melahirkan hingga 50 persen pada tahun 2010.
Target ambisius ini seiring sejalan dengan target MDG yang telah disepakati pada tahun 2000.
Lewat program PRRO (Operasi Perpanjangan Pertolongan dan Pemulihan) sejak tahun 2005, WFP menyalurkan bantuan perbaikan nutrisi kepada ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah.
Program pangan ini juga menyentuh korban tsunami, selain berorientasi meningkatkan jumlah hari siswa masuk sekolah, meningkatkan nutrisi penderita TB (tuberkulosis), dan membantu komunitas agar bisa memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. (kpl/dar)