"Siapapun nama yang diajukan, yang penting adalah bagaimana presiden bisa memperbaiki komunikasi politiknya dengan para pimpinan partai politik besar seperti Partai Golkar, PAN, PPP dan partai lainnya," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Rizal Jalil di Jakarta, Senin (31/3).
Menurut Rizal, dengan komunikasi politik yang baik diharapkan nama calon Gubernur BI yang diajukan presiden tidak akan ditolak lagi oleh DPR.
Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanti mengatakan belum melihat upaya perbaikan politik yang diajukan Presiden Yudhoyono terkait pengajuan nama calon Gubernur BI ini.
"Saya tidak tahu kapan presiden akan mengajukan nama calonnya, tetapi saya belum melihat komunikasi politik untuk persoalan ini. Padahal ini penting agar calon yang diajukan tidak ditolak lagi," katanya.
Komunikasi politik dengan DPR menurutnya bisa dilakukan dengan menjelaskan kriteria-kriteria calon gubernur yang akan diajukan oleh presiden sehingga fraksi-fraksi di DPR mengetahui keinginan dari Pemerintah.
Vera juga menyarankan agar pemerintah segera mengajukan nama calon Gubernur BI mengingat pada 10 April mendatang DPR sudah memasuki masa reses hingga 10 Mei mendatang, sedangkan masa jabatan Burhanuddin Abdullah sebagai Gubernur BI akan habis pada 17 Mei mendatang.
"Proses pengajuan nama calon itu tidak sebentar karena harus melewati rapat paripurna dan rapat Bamus sebelum di `fit and proper` oleh Komisi XI. Kalau dalam minggu ini namanya belum dimasukkan maka pemilihannya baru bisa dilakukan setelah reses mendatang," katanya.
Dikatakannya, jika hingga 17 Mei belum terpilih Gubernur BI yang baru, maka masa jabatan Burhanuddin Abdullah otomatis akan diperpanjang.
Sejumlah nama, disebut-sebut pantas menduduki jabatan Gubernur BI seperti Boediono yang sekarang menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani. Dari dalam BI nama Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom dan Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad juga dinilai berpeluang menduduki posisi itu. (kpl/dar)