Informasi yang dihimpun menyebutkan, kericuhan berawal dari keinginan warga untuk masuk ke dalam gedung. Padahal saat itu sedang digelar rapat paripurna dewan. Bahkan, warga terus mendesak masuk dan minta diterima para anggota DPRD sesegera mungkin .
Melihat gelagat itu, ratusan aparat yang memang disiapkan langsung bersiaga. Sikap ngotot warga itu berbuntut aksi dorong dengan aparat. Bahkan, tiga warga nekad masuk dengan meloncati pagar, namun petugas langsung menghalangi.
Setelah melewati negosiasi yang cukup alot, akhirnya perwakilan warga diperbolehkan masuk, sehingga membuat ratusan warga dari tiga desa yakni Kedungcangkring, Besuki dan Pejarakan lega. Mereka kembali duduk-duduk lagi menunggu pertemuan dengan dewan.
Sebelum menggelar demo di kantor DPRD Sidoarjo, ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di Porong, Sidoarjo. Warga mendesak pemerintah untuk membayar ganti rugi yang dijanjikan akan diambilkan dari APBN-P. Mereka resah karena hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan ganti rugi terhadap warga tiga desa tersebut akan dibayar.
"Kami minta segera dibayar ganti rugi. Selain itu, warga minta diterbitkannya SK sebagai payung hukum pembayaran ganti rugi tiga desa yang berbatasan lansung dengan tanggul penahan lumpur," kata koordinator aksi, Ali Mursyid.
Desa tiga Desa masing-masing Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring merupakan kawasan terbaru terkena luapan lumpur Lapindo. Ketiga desa itu dijanjikan pemerintah akan mendapat ganti rugi yang akan diambilkan dari APBN-P. (*/rsd)