"Saya minta bersabar, karena ada mekanisme yang harus dilalui di Jakarta dan itu di luar kewenangan kami di Kabupaten Belu. Yang jelas, kami telah menyatakan aspirasi warga kepada pemerintah pusat dan hal itu telah ditindaklanjuti di sana," katanya kepada perwakilan forum itu, di Atambua, NTT, Kamis.
Warga Belu eks Timor Timur yang sejak dua hari berdemonstrasi menuntut pembayaran hak KBS itu di Gedung DPRD Belu dan menjalar hingga ke Kantor Dinas Sosial Belu, sekitar empat kilometer dari gedung itu, memilih tetap berdiam di kantor wakil rakyat itu.
Massa warga eks Timor Timur tetap berkeras tidak mau meninggalkan Gedung DPRD Belu sebelum tuntutannya berbuah nyata, yaitu dana KBS bagi 16.400 KK sebesar Rp4 juta untuk tiap keluarga yang didata mereka. Adapun data resmi pemerintah Belu tentang hal ini hanya menyatakan sebanyak 1.500 KK yang berhak menerima bantuan KBS itu.
Menurut Fernandez, surat pernyataan tuntutan asli yang mereka bacakan di depan perwakilan pemerintah daerah Belu dan DPRD Belu dua hari lalu telah di meja Menteri Sosial, Bachiar Chamzah, di Jakarta.
"Namun tentu saja, ada waktu yang diperlukan agar Menteri Sosial bisa mencerna permasalahan ini, terutama aspek pendanaan, secara lebih jernih. Makanya, sekali lagi, saya minta saudara-saudara bersabar. Pemerintah pasti menaruh perhatian untuk ini," katanya.
Sebelumnya, perwakilan forum warga yang mengatasnamakan kepentingan seluruh warga Belu eks Timor Timur itu telah mengadakan pertemuan dengan Fernandez dan perwakilan DPRD Belu di gedung yang kini diduduki sekitar 400 massa forum itu. Dalam pertemuan itu, tidak dijumpai titik temu berarti di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Sekretaris forum warga itu, Felix Fernandes, kepada Antara, menyatakan, "Kami tidak akan undur setapak pun. Dengan kami berdemonstrasi seperti ini, seharusnya pemerintah di sini malu karena tidak mampu melaksanakan tugasnya. Ini masalah besar."
Jika pun dalam beberapa hari ke depan belum ada jawaban pasti di Jakarta, katanya, ribuan massa warga Belu eks Timor Timur akan menempuh cara "berjuang" yang lain, yaitu akan melakukan "long march" dari Atambua ke Pintu Utama Lintas Batas Mota Ain. Jarak antara kedua titik itu sekitar 40 kilometer yang menempuh kawasan perbukitan.
"Tidak masalah, jalan kaki sejauh apapun kami sanggup. Biar saja ini menarik perhatian internasional, biar sekalian menjadi isu internasional karena kami seperti ini juga hasil kerja PBB dan antek-anteknya," kata Fernandes.
Akan tetapi, berlainan dengan beberapa hari belakangan ini, warga Belu eks Timor Timur itu tidak melakukan aksi demonstrasi yang meledak-ledak dan emosional. Mereka kini hanya sekedar berorasi dan memainkan pemutar musik khas Timor Timur, yang kebanyakan bertemakan lagu-lagu dansa.
Di seantero Atambua, Polres Belu di bawah komando kepalanya, AKBP Mulyadi Karni, menyiagakan petugas di berbagai titik strategis. Tidak kurang Kompi A Satuan Brigade Mobil Polda NTT yang bermarkas di dekat Gedung DPRD Belu itu, menurunkan semua personilnya, terutama di gedung wakil rakyat itu.
Sementara itu, aktivitas warga dan bisnis di Atambua dan sekitarnya sudah menunjukkan gejala meningkat menuju keadaan normal. Toko-toko dan warung-warung di berbagai kawasan niaga, semisal di Pasar Lama dan Pasar Baru, juga telah ramai dikunjungi pembeli. (*/cax)