Direktur Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dirjen PMD Depdagri, Arwan Surbakti, di Pangkalpinang, Kamis, mengatakan, dana tersebut akan dibagikan untuk setiap kecamatan di Indonesia sebesar Rp1-3 miliar rupiah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
"Pembangunan dikerjakan dari oleh dan untuk masyarakat desa. Dana sebesar itu nantinya akan bergulir di desa sementara infrastruktur bisa dibangun," ujarnya.
Beberapa kegiatan PNPM yang mulai dilaksanakan secara nasional pada 2007 dan telah terlaksana seperti pembuatan sumur, perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan air bersih.
Pemerintah daerah yang mendapat kucuran dana PNPM juga harus menyediakan dana pendamping sebesar 10-20% dari dana yang diterima daerah.
Arwan menyatakan, pengerjaan fisik yang dilakukan oleh masyarakat ternyata volumenya jauh lebih banyak ketimbang dilakukan pihak ketiga. Dalam pengerjaannya di setiap kecamatan ditempatkan seorang tenaga pendamping yang berpendidikan teknik sedangkan pengerjaannya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat.
Dana PNPM tersebut digunakan untuk membeli bahan untuk keperluan pembangunan infrastruktur di toko bangunan sekitar desa. Masyarakat yang bekerja juga mendapatkan upah untuk kebutuhan hidupnya.
Dengan adanya program PNPM, sarana jalan dari desa akan lebih baik hingga memudahkan akses ke tempat pemasaran.
"Petani tidak perlu lagi membayar biaya mahal untuk transportasi ke pasar atau tempat pembeli. Dengan adanya tambahan dana dari pemerintah daerah dan kerja keras masyarakat akhirnya sarana jalan jadi tambah baik," ujarnya.
Program PNPM sebesar 25% dari total nilai sebesar Rp3 triliun itu digunakan untuk kegiatan Program pinjaman perempuan.
Nantinya perempuan yang tergabung dalam sebuah kelompok di pedesaan akan mendapatkan modal dalam jumlah tertentu untuk memulai suatu usaha dalam meningkatkan penghasilan keluarga.
Usaha yang dijalankan beragam dan tergantung prospek mana yang paling mudah pemasaran dan memberikan margin keuntungan.
Arwan menegaskan, pemerintah telah berupaya keras agar angka kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan atau dikurangi.
Selama dilaksanakan pada 2007, ia belum tahu persis berapa kontribusi program tersebut dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Ada banyak program pemberdayaan yang dilakukan oleh departemen lain. Program seperti ini lintas departemen hingga sulit mengklaim kontribusi dari masing-masing program," ujarnya. (*/lin)