HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutus pejabat Sekretariat Presiden (Sekpri) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mempercepat proses investasi asing Emaar Properties LLC Dubai senilai US$600-700 juta atau sekitar enam triliun rupiah.

"Pejabat Sekpri itu akan tiba di Mataram malam ini guna menghadiri pertemuan koordinasi untuk membahas berbagai kendala investasi PT Emaar di daerah ini yang dijadwalkan besok pagi," kata Gubernur NTB, Drs H. Lalu Serinata, di Mataram, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu usai pertemuan tertutup dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bali Tourism Development Coorporation (BTDC), Ir Made Mandra dan pejabat terkait di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB dan sejumlah pejabat terkait juga menghadiri pertemuan koordinasi guna menuntaskan permasalahan tanah yang menjadi kendala proses investasi bernilai triliunan rupiah itu.

Serinata mengatakan, Pemerintah Indonesia yang diwakili PT BTDC (BUMN Indonesia) dan Pemerintah Dubai yang diwakili Emaar Properties LLC (BUMN Dubai), telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pengembangan kawasan wisata terpadu di wilayah NTB, pada 19 Maret 2008, di Dubai.

Salah satu isi perjanjian dalam MoU itu adalah penyelesaian masalah pembebasan tanah yang belum juga tuntas, paling lambat enam bulan setelah penandatanganan MoU itu.

Emaar Properties LLC berminat mengembangkan kawasan wisata terpadu pada areal seluas 1.175 hektare di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, namun masih terdapat permasalahan yakni areal seluas 74 hektare yang belum dibebaskan.

Areal seluas 58 hektare diantaranya belum ditebus dari pemiliknya, sementara 16 hektare lainnya disengketakan pemerintah daerah dan kini sedang dalam proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung.

Areal yang hendak dijadikan kawasan wisata terpadu itu merupakan lahan eks Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) yang telah dikuasai PT. (Persero) Perusahaan Pengelola Aset (PPA) karena LTDC bangkrut, kemudian diserahkan kepada manajemen PT BTDC.

"Itu sebabnya hari ini kami menggelar pertemuan penyelesaian masalah tanah itu agar mempercepat proses investasi tersebut. Pejabat Sekpri juga datang ke sini untuk mempercepat penyelesaian masalah itu," ujar Serinata.

Menurut dia, guna memperlancar proses pembebasan sebagian areal di kawasan wisata terpadu itu, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk tim khusus dan tim itu sudah bekerja optimal.

Diupayakan, penyelesaian masalah tanah itu dapat dituntaskan segera mungkin agar pertengahan tahun 2008 aktivitas investasi itu dapat terlaksana.

"Nantinya, PT BTDC dan Emaar Properties LLC membentuk manajemen baru yang mungkin saja bernama Lombok Emaar Coorporation kemudian membangun kawasan wisata terpadu itu," ujarnya.

Serinata berharap, semua pihak, terutama para pemilik tanah ikut mendukung kelancaran proses investasi triliunan rupiah itu demi kemajuan sektor pariwisata di wilayah NTB.

Kawasan wisata terpadu di Lombok Tengah yang akan didukung Bandara Internasional Lombok (BIL) yang juga berlokasi di Lombok Tengah dan kini sedang dalam proses pembangunan itu, akan memacu perekonomian NTB di masa mendatang.

BIL memiliki panjang landasan pacu 4.200 meter atau melebihi panjang landasan pacu Bandara Ngurah Ray Bali dan dapat didarati pesawat berbadan lebar.

"Dirjen Perhubungan Udara juga akan segera berkunjung ke NTB guna memotivasi penyelesaian pembangunan bandara internasional itu. Semua pihak terkait segera tuntaskan masalah yang ada agar perekonomian NTB semakin baik," ujar Serinata. (*/rsd)