HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Indonesia dituntut untuk mempercepat pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) guna mendukung investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di Timor Tengah, Emaar Properties LLC.

"Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercepat pembangunan bandara internasional itu. Tidak perlu tahun 2010 baru dioperasionalkan, diupayakan agar bisa beroperasi sebelum tahun 2009 berakhir," kata Staf Ahli Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), M. Abdul, di Mataram, Kamis.

Staf ahli bidang ekonomi itu langsung meminta pihak Angkasa Pura I untuk segera melayangkan surat ke Departemen Perhubungan agar merevisi penggunaan anggaran pembangunan bandara internasional itu, setelah mendengar penjelasan Deputi Direktur Teknik Pengawasan dan Jaminan Kualitas PT Angkasa Pura I, Slamet Suwartono.

Saat rapat koordinasi penyiapan sarana prasarana pendukung investasi Emaar Properties LLC Dubai di Pulau Lombok, yang dihadiri tujuh orang pejabat Setwapres yang membidangi berbagai bidang tugas dan pimpinan instansi terkait di tingkat pusat maupun daerah, Suwartono menjelaskan bahwa pembangunan BIL baru akan selesai di tahun 2010.

Menurut Suwartono, pembangunan fase I state I BIL dilaksanakan dalam tahun anggaran 2006 hingga 2009 dengan dukungan dana sebesar Rp665 miliar.

Panjang landasan (run way) BIL itu 2.750 meter dengan lebar 40 meter. Lahan apron (tempat parkir pesawat udara) seluas 62.074 meter, terminal yang dilengkapi dua unit ruang eksekutif pada areal seluas 12 ribu meter dan kawasan parkir kendaraan seluas 17.500 meter.

"Sesuai rencana pembangunan fisik bandara internasional itu dapat dioperasionalkan di tahun 2010 jika pembangunan fisiknya rampung di tahun 2009," ujarnya.

Ia juga menjelaskan, sesuai kesepakatan bersama, dari total anggaran pembangunan BIL sebesar Rp665 miliar itu, sebanyak Rp515 miliar merupakan tanggungan pihak Angkasa Pura I, sebanyak Rp110 miliar dibebankan kepada APBD Provinsi NTB dan sebanyak Rp40 miliar dari APBD Kabupaten Lombok Tengah.

Khusus tanggungan manajemen Angkasa Pura I, anggarannya dialokasikan secara "multi years" terhitung tahun 2006 hingga 2009. Khusus di tahun anggaran 2009 Angkasa Pura I menganggarkan Rp213 miliar.

Untuk proyek pembangunan landasan pacu sudah ditenderkan kepada PT Hutama Karya dengan nilai proyek Rp154 miliar dari dana yang teralokasi sebesar Rp170 miliar.

Sementara proyek pembangunan terminal diberikan kepada pemenang tender PT Slipi Raya dengan nilai proyek Rp114,46 miliar lebih dari dana yang dialokasi sebesar Rp150 miliar.

Menanggapi penjelasan itu, Abdul selaku Staf Ahli Sekretariat Wapres yang dipercayakan sebagai koordinator tim menganjurkan manajemen Angkasa Pura I segera berkoordinasi lagi dengan menteri terkait agar pelaksanaan proyek pembangunan bandara internasional itu bisa selesai sebelum tahun 2009 berakhir.

"Saya beri waktu seminggu untuk menyusun kembali perencanaan proyek pembangunan bandara itu. Setelah itu ajukan ke menteri dan kami di Sekretariat Wapres akan membantu merealisasikan hal itu. Bandara itu harus bisa dipakai di tahun 2009 karena investasi triliunan rupiah oleh Emaar sangat bergantung pada bandara itu," ujar Abdul.

Emaar Properties LLC telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Indonesia yang diwakili BUMN Indonesia, PT Bali Tourism Development Coorporation (BTDC) untuk pembangunan kawasan wisata terpadu senilai US$600-700 juta atau sekitar enam triliun rupiah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Emaar merencanakan pembangunan fisik kawasan wisata terpadu di Lombok Tengah awal Januari 2009 setelah pembuatan "master plan" yang dijadwalkan rampung Agustus 2008, dan studi kelayakan untuk pelaksanaan investasi dirampungkan dua bulan kemudian atau Oktober nanti.

Abdul juga meminta kesanggupan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur untuk membereskan segera mungkin pengalokasian dana untuk pembangunan BIL itu agar tuntas di tahun 2009.

Kepala Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Lalu Faturrahman, yang juga hadir dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa tanggungan dana sebesar Rp110 miliar untuk BIL sudah dialokasikan sejak tahun 2007 hingga 2009.

"Bagi kami tidak ada masalah karena tahun 2007 sudah dialokasikan Rp15 miliar, tahun 2008 30 miliar dan tahun 2009 sudah disiapkan Rp60 miliar lebih. Kalaupun hendak dipercepat maka kami menyesuaikan dengan perencanaan nasional," ujar Faturrahman.

Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Zuhuddin, juga memberi keyakinan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sudah mempersiapkan anggaran yang dibebankan sebesar Rp40 miliar dan dapat disesuaikan dengan upaya percepatan pembangunan bandara internasional itu. (*/rsd)