HOME » BERITA » Politik Nasional

Minggu, 13 April 2008 18:14

Kapanlagi.com - Kalangan Komisi I DPR RI mempertanyakan signifikansi dan urgensinya gagasan pendirian `National Defence University` oleh Departemen Pertahanan. Demikian Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar) dan seorang anggotanya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Mula, di Jakarta, Sabtu.

"Gagasan ini mesti sungguh-sungguh dipertimbangkan lagi. Pendidikan formal berbasis pada `military sciense` untuk menciptakan ahli di bidang pertahanan, dan pengembangan kapasitas serta kapabilitas, konversi dan strategi raya pertahanan Indonesia, memang diperlukan," kata Mutammimul Ula.

Tetapi, bagi komisinya, ketika anggaran pendirian universitas itu dibebankan kepada anggaran pertahanan yang sekarang, jelas tidak mencukupi.

"Sudah jelas, bahwa jumlah anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membiayai pengembangan kekuatan pertahanan. Nah, tambah lagi dengan biaya baru pendirian universitas. Ini kan sulit," katanya.

Sementara Theo Sambuaga, secara terpisah, menambahkan, jika ada gagasan seperti itu (pendirian lembaga pendidikan ketahanan nasional), perlu dilakukan secara bersinergi dengan institusi terkait.

"Misalnya dengan Departemen Pendidikan Nasional, atau kementerian serta lembaga non departemen lainnya yang sudah punya pengalaman menyelenggarakan pendidikan. Tinggal `containt` akademiknya saja yang ditambah di bidang pertahanan negara," katanya lagi.

Sedangkan Muttamimul Ula menunjuk pada kerjasama secara sinergi dengan Akademi Militer (Akmil), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Sesko TNI.

"Itu di lingkup internal (Departemen Pertahanan). Sedangkan secara eksternal, bisa digalang kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang telah membuka program akademik serupa," ujarnya.

Dari segi regulasi, sambungnya, pendirian sebuah satuan pendidikan (tinggi), perlu disesuaikan dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). "Dalam kaitan itu, apakah mungkin Departemen Pertahanan bisa mendirikan universitas," tanya Mutammimul Ula. (kpl/dar)

BERITA TERKAIT

• Badan Kehormatan DPR Teliti Fakta Penangkapan Al Amin Nasution
  09 April 2008
   
• Usul Hak Menyatakan Pendapat Diserahkan ke Ketua DPR
  07 April 2008
   
• Agung Laksono: Jangan Cepat Memvonis Anggota DPR Bersalah
  04 April 2008
   
• Agung Laksono Minta Jangan Cepat Memvonis Anggota DPR Bersalah
  04 April 2008
   
• Anggota DPR Siapkan Hak Menyatakan Pendapat Kasus BLBI
  02 April 2008
   

BERITA LAINNYA

• Pasangan Dai Terpaut 12% Dengan Hade
  13 April 2008
   
• Ali Masykur Musa Yakin KPU Akui PKB Kubunya
  13 April 2008
   
• Konflik NU Diprediksi Belum Tentu Untungkan Sutjipto
  13 April 2008
   
• Tokoh Masyarakat Harapkan Jatim Dipimpin Sipil
  13 April 2008
   
• Pelanggaran Kampanye, Panwaslu Laporkan Mensos
  13 April 2008