HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Wakil II Presiden Sudan Ali Osman Mohammed Taha, Minggu, menyampaikan keyakinannya bahwa krisis saat ini antara pemerintah pusat di Khartoum dan pemerintah Sudan selatan akibat keputusan wilayah Sudan selatan untuk menunda sensus mendatang akan dapat diatasi.

Ia menyatakan krisis itu akan diselesaikan melalui konsultasi dan koordinasi di antara Presiden Sudan Omar Al-Bashir, Wakil I Presiden dan Presiden pemerintah Sudan selatan Salva Kiir Mayardit, dan Taha.

"Kepresidenan (yang terdiri atas tiga orang) dapat membuat keputusan tegas selama semua pihak memiliki keinginan bersama (guna menyelesaikan krisis tersebut)," kata Wakil Presiden Sudan itu pada suatu taklimat.

Ia menuduh "beberapa unsur" dalam Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), mantan pemberontak dan partai yang memerintah saat ini di Sudan selatan, "menciptakan krisis baru" guna merusak Kesepakatan Perdamaian Menyeluruh (CPA) --yang ditandatangani SPLM dengan pemerintah Khartoum pada 2005 guna mengakhiri perang saudara 21-tahun di Sudan.

Pada Sabtu, Partai Kongres Nasional (NCP) --yang memerintah di Sudan dan dipimpin oleh Al-Bashir-- mengutuk keputusan yang diambil oleh pemerintah Sudan selatan, pimpinan SPLM, untuk menunda sensus yang dijadwalkan diadakan Selasa.

Dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan dalam pertemuan larut malam yang dipimpin oleh Al-Bashir guna membahas keputusan SPLM tersebut, NCP menyatakan keputusan tersebut "tidak didukung oleh pembenaran apa pun atau fakta apakah itu karena masalah keamanan atau politik".

Mantan pemberontak di Sudan selatan membuat keputusan mengejutkan Sabtu pagi untuk tak memasukkan Sudan selatan ke dalam proses sensus hingga akhir tahun ini.

"(Proses) itu ditunda," kata Menteri Penerangan Sudan selatan Gabriel Changson Chang di Jubat, ibukota Sudan selatan.

"Ada sejumlah orang Sudan selatan di Sudan utara dan jika mereka tak dipindahkan ke selatan sebelum sensus, itu akan mempengaruhi pembagian kekayaan," katanya.

Masalah etnik dan agama takkan dimasukkan dalam pertanyaan sensus tersebut, berbeda dengan keinginan pemerintah Sudan selatan, kata Chang.

SPLM juga mengatakan proses demarkasi belum tuntas, sehingga menghalangi Sudan selatan menambahkan orang dan akan berdampak pada rumus pembagian kekuasaan.

Terlebih lagi, kelompok selatan menyatakan perang di Darfur, Sudan barat, akan menghalangi pelaksanaan sensus dan akibatnya proses tersebut hanya akan berlangsung separuh.

Namun Yasin al-Hajj Abdine, pemimpin Biro Statistik Pusat Sudan (SCBS), mengatakan dalam suatu pernyataan bahwa CPA tak menetapkan kepulangan orang yang kehilangan tempat tinggal untuk disensus.

Ia mengatakan SPLM telah menyetujui pertanyaan sensus tersebut, yang tak memasukkan pertanyaan mengenai etnik dan agama, melalui surat dari Luka Biong, Menteri Urusan Kepresidenan SPLM di pemerintah pusat, yang bertanggal 5 November 2007.

Abdine juga mengatakan "tak mungkin" bagi semua orang Sudan selatan yang telah mengungsi untuk pulang sebelum akhir tahun ini dan memasukkan mereka ke dalam sensus karena musim hujan. Ditambahkannya, sensus tersebut takkan mengubah apa pun yang berkaitan dengan masalah perbatasan atau memberi hak kepada pihak mana pun juga.

Menurut CPA, referendum dijadwalkan diselenggarakan pada 2011 di Sudan selatan guna memutuskan apakah mereka ingin merdeka atau tetap menjadi bagian dari Sudan. (*/cax)