Undang-undang yang baru saja diberlakukan itu dimaksudkan untuk melindungi informasi-informasi yang dianggap kritis sifatnya. Pemerintah Australia tidak menghendaki terjadinya keruntuhan sistem perbankan atau ekonomi akibat dari bocornya informasi ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Bila sistem itu berhasil di serang oleh teroris, maka dampaknya pada masyarakat akan sangat besar.

Namun Wakil Perdana Menteri Julia Gillard meyakinkan bahwa pemerintah tidak akan campur tangan dengan masalah pribadi yang ada di dalam email tersebut. "Kami tidak tertarik dengan informasi mengenai siapa melakukan apa pada perayaan Natal yang Anda kirim lewat email Anda", ungkapnya pada stasiun televisi setempat.

Namun Dale Clapperton dari Electronic Frontiers Australia mengatakan bahwa itu hanyalah usaha untuk mengorek rahasia pribadi dan mencari-cari kambing hitam dan sama sekali bukan usaha untuk melindungi negara.

Setelah FBI yang mengaku melakukan screening pada email warga Amerika Serikat, kali ini Australia malah melegalkan tindakan yang dianggap melewati batas privacy itu. (kpl/roc)