HOME » BERITA » Bola Nasional

Kapanlagi.com - Setelah upaya negosiasi tidak berhasil, PSSI akhirnya menuruti kemauan badan sepak bola dunia FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk mengamandemen Pedoman Dasar (PD) PSSI sesuai dengan Standar Statuta FIFA.

"Ada hal yang bisa dinegosiasikan dan ada yang tidak bisa tapi kami akan memenuhi keinginan FIFA dan AFC, yang ditugaskan FIFA membantu kami menyusun statuta baru, untuk menyesuaikan Pedoman Dasar dengan Standar Statuta FIFA," kata Wakil Ketua Umum PSSI Nirwan Dermawan Bakrie di Jakarta, Rabu.

"Berbahaya akibatnya jika kita tidak memenuhi permintaan mereka," imbuhnya.

Nirwan, yang didampingi Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes, Ketua Tim Amandemen Pedoman Dasar Dali Tahir dan Ketua Bidang Media Mafirion, dalam kesempatan itu menjelaskan hasil pertemuan PSSI dengan AFC di Kuala Lumpur, Selasa (15/4).

Seperti diberitakan dalam situs web resmi AFC pada Selasa, Presiden AFC Mohamed Bin Hammam telah menolak beberapa hal yang diminta PSSI untuk dipertahankan dalam PD yang baru, seperti jumlah pemegang hak suara di Kongres (Musyawarah Nasional).

AFC juga menolak permintaan PSSI untuk keanggotaan dan hak suara bagi anggota komite eksekutif, presiden kehormatan, auditor independen dan sekretaris jenderal dalam kongres asosiasi.

Menurut Nirwan, pada dasarnya PSSI tunduk kepada peraturan FIFA dan AFC, namun badan sepak bola Indonesia tersebut perlu terlebih dulu menjelaskan kondisi persepakbolaan Indonesia.

"Masalah yang dihadapi Indonesia itu sangat berat dan AFC menyadari hal itu," kata Nirwan.

Amandemen yang paling sulit dilakukan, menurut Nirwan, adalah mengurangi jumlah pemegang hak suara dalam Kongres PSSI, yang berdasarkan PD lama berjumlah 627 menjadi sekitar 150 suara sesuai ketetapan FIFA.

"Tapi kami harus melakukan itu (mengurangi jumlah suara, --red). Saya minta agar para pemegang hak suara dalam Munas lalu tidak menolak kalau nantinya, setelah PD yang baru keluar, hak suara mereka hilang," tutur Nirwan.

"Anggap saja hal itu merupakan pengorbanan untuk kemajuan sepak bola Indonesia," lanjutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, AFC meminta agar pemegang hak suara adalah mereka yang benar-benar berprestasi dalam dunia sepak bola, seperti klub anggota kompetisi tertinggi (Liga Super), perwakilan daerah, asosiasi pelatih, wasit, dan pemain, serta sepak bola putri dan futsal.

Pasal Kriminal

Mengenai pasal yang melarang seseorang yang terbukti melakukan tindakan kriminal untuk menjabat di sebuah asosiasi sepak bola seperti yang tercantum pada pasal 32 ayat 4 Standar Statuta FIFA, Wakil Ketua Umum PSSI menegaskan PSSI mengadopsi pasal tersebut dalam rancangan Pedoman Dasar baru.

Pasal tersebut banyak mendapat sorotan di Indonesia berkenaan dengan kondisi Ketua Umum PSSI Nurdin Halid yang saat ini tengah menjalani hukuman dua tahun penjara akibat kasus korupsi.

"Soal kriminal itu ada, tetapi pengacara PSSI akan bertemu dulu dengan pengacara AFC untuk menanyakan definisi kriminal menurut AFC itu seperti apa agar tidak ada perbedaan persepsi," jelas Nirwan.

"Tapi apa pun hasilnya, kami akan tutup mata. Maksud saya, kami akan menerima apa pun definisi kriminal itu nantinya," tambahnya.

Nirwan juga menyatakan akan segera mengirim para anggota Komite Eksekutif untuk menyosialisasikan rancangan PD yang baru.

"Kami akan kerja keras untuk menyosialisasikan itu karena `final draft` statuta harus diserahkan kepada AFC pada Selasa (22/4) atau Rabu (23/4) depan," jelasnya.

Mengenai pemilihan pengurus baru, yang juga diminta FIFA, Nirwan menyatakan hal itu akan dilakukan setelah statuta baru disahkan.

"Pemilihan pengurus baru itu adalah produk kedua. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan Pedoman Dasar lebih dulu," ujarnya.

AFC telah memberi tenggat waktu 4 Mei bagi PSSI untuk meratifikasi statuta baru dan mengadakan pemilihan pengurus baru tiga bulan setelah statuta tersebut disahkan.

Seperti yang terjadi di beberapa asosiasi sepak bola negara lain, FIFA biasanya akan langsung membekukan keanggotaan asosiasi negara tersebut jika mereka melanggar aturan FIFA.

Pembekuan akan membuat negara tersebut tidak bisa aktif dalam sepak bola internasional, baik itu tim nasional maupun klub. (*/rsd)