Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah akan menarik pinjaman program pada 2008 sebesar US$2,9 miliar, yang mana pinjaman program lainnya akan berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$1,1 miliar, dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$500-600 juta.

"Kapasitas masing-masing (institusi internasional-red) untuk memberikan pinjaman itu kan beda-beda" katanya, saat ditanya tentang alasan komposisi pinjaman program tersebut.

Dia juga mengatakan, sebagian dari pinjaman program dari JBIC akan dikaitkan dengan isu perubahan iklim.

"Kita sudah punya komitmen pinjaman program yang terkait dengan climate change dari JBIC yang mencapai sekitar US$300 juta. Itu bagian dari US$2,9 miliar (pinjaman program tahun ini-red)," katanya.

Sementara itu, Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, Wijanarko, mengatakan salah satu pinjaman program Bank Dunia, yakni Infrastructure Development Policy Loan sebesar US$200 juta akan ditandatangani pada Mei 2008 ini.

Menurutnya, pinjaman itu merupakan pinjaman yang seharusnya ditarik pada tahun lalu, namun gagal karena pemerintah belum memenuhi policy matrix yang dipersyaratkan.

"Pemerintah belum melaksanakan refund atas miss-procurement proyek Bank Dunia. Statusnya dialihkan ke APBN 2008," katanya.

Sedangkan untuk mengganti pinjaman program yang gagal ditarik tersebut, katanya, pemerintah terpaksa menarik pinjaman cadangan (stand by loan) dari Bank Pembangunan Islam (IDB) pada tahun lalu sejumlah US$200 juta. (*/lin)