HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus cermat mengatur jadwal tahapan pemilu 2009, baik itu yang berkaitan dengan jadwal pendaftaran maupun saat pemungutan suara.

"Sejauh tidak menabrak waktu pemungutan suara, pengunduran jadwal pendaftaran partai peserta pemilu tidak jadi masalah," kata Anas di sela acara peluncuran buku Peran dan Tantangan Parpol Refleksi Wakil Tujuh Parpol di Indonesia, di Jakarta, Selasa (22/4) malam.

Pernyataan Anas tersebut terkait dengan usulan dari sejumlah partai yang menginginkan jadwal pendaftaran pemilu diundur dari jadwal semula, 12 Mei menjadi akhir Mei atau 12 Juni 2008.

Namun, usulan tersebut, untuk sementara tidak mendapat respon positif dari KPU. Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary mengatakan, pihaknya telah membuat jadwal tahapan pemilu dan berusaha konsisten dengan jadwal pemilu lima tahunan.

Menurut Hafiz, jika jadwal pendaftaran pemilu ditunda, dikhawatirkan akan menggeser jadwal tahapan pemilu yang lain.

Anas mengatakan, soal waktu tahapan pemilu merupakan keputusan taktis KPU, karena kondisi di lapangan.

"Namun harus cermat, mundur sedikit tidak boleh sampai menggeser jadwal berikutnya," katanya.

Begitu juga usulan agar pemungutan suara tidak dilakukan pada hari Minggu, karena pada tanggal 5 April 2009 bertepatan dengan hari Minggu. Menurut Anas, hal tersebut, menjadi kewenangan KPU.

"Apakah mau tanggal 4, tanggal 5 atau tanggal 6, itu yang memutuskan KPU. Ya, KPU memutuskan yang terbaik lah," demikian Anas Urbaningrum.

Soal buku Peran dan Tantangan Parpol Refleksi Wakil Tujuh Parpol di Indonesia, editor Ignas Kleden tersebut, berisi rangkaian diskusi dan seminar publik perwakilan dari tujuh parpol, yakni PAN, PDIP, Partai Demokrat, Golkar, PKS, PKB, dan PPP.

Dalam ringkasan itu, dibahas isu calon perseorangan, pembiayaan parpol, kemungkinan partai lokal, untung rugi dari pemilu kepala daerah, dan prospek demokrasi di tingkat lokal.

Acara yang diluncurkan oleh Komite Indonesia untuk Demokrasi itu, dihadiri oleh perwakilan sejumlah partai. (kpl/rif)