< >

Arcelor Mittal Ajukan Tiga Rencana Investasi

Kamis, 24 April 2008 05:48
Kapanlagi.com - Produsen baja dari India Arcelor Mittal mengajukan tiga rencana investasi pada industri baja di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$5-10 miliar.

Hal itu tertuang dalam surat yang dikirim CEO Arcelor Mittal Laksmi NMittal kepada Menperin Fahmi Idris tertanggal 17 April 2008 pasca pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 April 2008 lalu.

"Mittal menunjukkan keseriusannya untuk menanamkan investasi di Indonesia dengan sejumlah rencana untuk menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri baja," kata Menperin Fahmi Idris, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, Mittal menawarkan kemitraan strategis dengan PT Krakatau Steel (KS) untuk memodernisasi dan mengoptimalisasi pabrik baja BUMN tersebut.

Selain itu, produsen baja dari India itu juga menyatakan keinginannya untuk berpatungan dengan KS untuk membangun pabrik baja baru dekat KS berada di Cilegon, Banten, dengan posisi mayoritas bagi Mittal.

Mittal berencana membangun pabrik baja baru di Cilegon dengan kapasitas 2,5 - 3,0 juta ton per tahun dan memproyeksikan pengembangan produksi sampai 5-6 juta ton per tahun, tergantung kondisi pasar.

Perusahaan India tersebut, diakui Fahmi, ingin langsung masuk ke pasar baja di Indonesia yang sampai saat ini masih tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Di samping investasi di sektor industri baja, Mittal juga menawarkan patungan dengan BUMN PT Aneka Tambang Tbk untuk penambangan batu bara, bijih besi, nikel, mangan, dengan posisi mayoritas bagi Mittal.

"Semua proposal Mittal tersebut masih kami pelajari, belum ada keputusan akhir baik lisan maupun tertulis," ujar Fahmi.

Dalam suratnya, Laksmi Mittal menyebut perkiraan nilai investasi untuk tiga rencana tersebut mencapai US$5-10 miliar . Mittal juga mengirim surat sejenis tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M Jusuf Kalla.

Mitra Stategis

Lebih jauh Fahmi mengatakan opsi kemitraan strategis dalam privatisasi KS diambil pemerintah untuk mengoptimalisasi kemampuan produsen baja dalam negeri itu dalam memasok kebutuhan dan berbagai jenis baja di Indonesia.

"Kalau dengan IPO (penawaran saham perdana ke publik) KS akan mendapatkan uang. Padahal masalah KS yang dilihat pemerintah adalah tingkat produktifitas yang rendah selama 30 tahun, hanya dua juta ton per tahun," katanya.

Selain itu berbagai kebutuhan baja dan besi yang dibutuhkan industri di Indonesia tidak bisa dipasok BUMN tersebut, seperti plat untuk mobil masih diimpor dari luar. Pemerintah, lanjut dia, juga melihat biaya produksi KS tinggi karena masih mengimpor bahan baku dari luar sementara produsen baja dari China memakai bahan baku biji besi dari Indonesia.

"Dengan pertimbangan itu yang perlu dilakukan KS bukan cari duit lewat IPO, tapi bagaimana meningkatkan produktifitas di KS dengan menerapkan teknologi yang tepat, baru, dan modern agar produktifitas meningkat dan mengembangkan produk yang dibutuhkan di Indonesia," katanya. (kpl/rsd)