Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Siswono Yudhohusodo di Jakarta, Senin mengatakan, jumlah bahan pangan terutama beras di dalam negeri saat ini dalam kondisi melimpah.

"Indonesia sebenarnya bukan krisis pangan tapi krisis daya beli pangan. Jumlah pangan banyak namun daya beli masyarakat yang tidak mampu membeli beras," katanya dalam Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK).

Siswono mengatakan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk pangan yang terjadi sekarang ini berdampak pada meningkatnya jumlah rakyat yang tidak mampu membeli beras.

Menurut dia, diperkirakan sebanyak 17% dari jumlah rakyat yang masuk dalam golongan termiskin di tanah air tidak mampu membeli beras, bahkan guna menebus beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang diprogramkan pemerintah seharga Rp1600/kg mereka banyak yang terpaksa berutang.

Mantan Menteri Transmigrasi itu menyatakan, 40% dari jumlah rakyat Indonesia yang termiskin tersebut menghabiskan 40-60% uang belanjanya untuk membeli pangan.

"Dengan kenaikan harga-harga maka mereka semakin tambah miskin," katanya.

Krisis pangan global yang berdampak pada kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi saat ini, menurut pengamat ekonomi, Bustanul Arifin mendorong spekulan ikut "bermain" dalam perdagangan komoditas tersebut.

Masuknya spekulan ke perdagangan komoditas pangan terlihat dari banyaknya investor yang beralih ke komoditas tersebut bahkan di pasar-pasar bursa, komoditas pangan banyak diminati.

"Kalau spekulan bermain di komoditas pangan hal itu merupakan crime againts humanity (kejahatan kemanusiaan)," katanya.

Menurut Direktur Agriculture Policy Watch, Anwar Iman, terjadinya krisis daya beli pangan di Indonesia saat ini karena dalam pengaturan distribusi pangan di tanah air menggunakan sistem kapitalis.

Dalam sistem kapitalis, tambahnya, harga yang dijadikan alat utama pengendalian distribusi barang, termasuk pangan sehingga hanya orang yang mampu membeli yang bisa mengakses barang tersebut.

"Orang yang punya uang banyak yang bisa membeli pangan sebaliknya orang yang tidak mampu membeli sulit mendapatkan barang tersebut," katanya.

Anwar mengatakan, negara harus bertanggung jawab untuk menangani orang-orang yang tidak mampu mengakses pangan yakni dengan mengalokasikan dana untuk warga yang tidak mampu sehingga bisa mendapatkan pangan secara cuma-cuma. (kpl/rsd)