HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta menolak bila ada usulan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di atas 30% karena akan mendorong inflasi sampai dua digit.

"Pelaku usaha mengimbau Presiden untuk menolak jika skenario kenaikan harga BBM di atas 30% karena dapat memicu inflasi dua digit," kata Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Moneter dan Fiskal, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (1/5).

Dalam situasi sekarang, katanya, skala kenaikan harga BBM di atas 30% akan sulit ditoleransi rakyat dan potensi biaya politiknya sangat besar.

Bambang mengatakan meskipun Menkeu telah membantah akan menaikkan harga BBM pada Juni 2008, namun Financial Times Inggris kemarin memberitakan sebaliknya. "Dikatakan pemerintah telah menyiapkan skenario kenaikan per Juni 2008," katanya.

Ia berharap Presiden mendengar dan menyimak wacana yang telah dikembangkan akhir-akhir ini oleh para ekonom, Kadin, dan elemen masyarakat lainnya agar kenaikan BBM sebesar 10%.

"Namun jika harga (minyak mentah) terus bergerak dan bertengger di kisaran US$120 per barel, maka skala kenaikan paling moderat maksimal 20%," katanya.

Menurut dia, angka kenaikan harga BBM sebesar 10-20% secara tidak langsung telah disosialisasikan, sehingga bisa diasumsikan rakyat telah siap dan bisa menerima kenaikan hingga 20% tersebut.

"Karena keputusan final ada di tangan presiden, kalangan pelaku usaha berharap Presiden mau menyerap aspirasi publik. Jika benar kenaikan BBM nantinya sampai 30%, itu cermin dari tim ekonomi yang tidak aspiratif dan kurang cermat dalam mengkalkulasi biaya politik yang akan timbul," ujar Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan, Rachmat Gobel, mengatakan kalaupun kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan lagi, baik untuk masyarakat ataupun industri, dan kalangan dunia usaha harus terus melakukan efisiensi di berbagai bidang.

"Itulah mengapa sejak dulu kami selalu mengimbau agar pemerintah mendorong peningkatan teknologi industri di dalam negeri, bahkan industri yang masuk harus menggunakan teknologi tinggi agar lebih efisien dan hemat energi, serta ramah lingkungan," katanya. (*/lin)