HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Pemerintah menunda keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang ajaran Ahmadiyah karena drafnya masih mengalami perubahan.

Usai rapat terbatas yang membahas SKB Ahmadiyah di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/5), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution mengatakan, SKB itu masih terus dibahas dan drafnya masih mengalami perubahan.

"Rencananya, SKB akan kita ubah lagi. Godok lagi," ujar Adnan.

Saat kunjungan kerja Presiden ke Magelang, Jawa Tengah, Jumat 2 Mei 2008, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan, SKB tentang ajaran Ahmadiyah akan diumumkan pada Senin, 5 Mei 2008.

Hendarman saat itu mengatakan, draf SKB sudah selesai dan tinggal ditandatangani.

Namun, pengumuman itu urung dilaksanakan. Pada rapat pembahasan SKB Ahmadiyah di Kantor Kepresidenan, Selasa (6/5), hadir antara lain Adnan Buyung, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa.

Pada rapat itu, Adnan mengaku dibacakan draf SKB yang telah selesai disusun oleh pemerintah.

Tertundanya pengumuman SKB itu, menurut Adnan, disebabkan oleh masih adanya perbedaan pendapat antara dirinya sebagai wakil masyarakat dengan pihak pejabat pemerintah.

Sebagai wakil masyarakat, Adnan menilai, Pemerintah tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan beragama warga negaranya.

"SKB ini belum akan keluar dalam waktu dekat. Karena masih perlu waktu terus berdiskusi, tukar pikiran," ujarnya.

Adnan mengatakan, dalam proses pembahasan SKB itu ia akan diikutsertakan sebagai wakil masyarakat.

Usai menerima Jemaat Ahmadiyah pada April 2008, Adnan selaku anggota Wantimpres mengatakan, ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencegah keluarnya SKB pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah.

Menurut Adnan, SKB Ahmadiyah kemungkinan masih harus menunggu pertemuan antara pejabat terkait yang masih akan melakukan beberapa kali pembicaraan.

"Yang jelas, SKB belum akan keluar dalam waktu dekat. Masih dalam proses penggodokan dan saya ikut serta," ujarnya.

Sementara itu, Mendagri Mardiyanto mengatakan, pemerintah tetap mengakomodasi semua masukan dari masyarakat.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah sejak awal tidak mau tergesa-gesa mengeluarkan SKB tentang Ahmadiyah.

"Saya tidak ingin SKB keluar menimbulkan suatu keresahan. Atau justru mari kita cari jalan yang sempurna buat semuanya," tuturnya.

Mardiyanto mengaku usulan dari masyarakat tentang SKB tidak hanya berasal dari Wantimpres, tetapi juga dari elemen lain.

Untuk menampung usulan seperti itu, Mardiyanto mengatakan pihaknya sudah membentuk tim kecil yang akan mengolah segala masukan tersebut. (kpl/rif)