HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Rencana kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dikhawatirkan berpengaruh terhadap persentase pencapaian peserta keluarga berencana (KB) mandiri di Indonesia.

"Kenaikan BBM secara tidak langsung akan memacu meningkatnya harga-harga kebutuhan bahan pokok sehingga menyulitkan kehidupan masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat kurang mampu," kata Kepala BKKBN pusat Sugiri Syarief di Kuta, Bali Rabu.

Di sela-sela pelaksanaan Konferensi Internasional Manajemen Kesehatan Reproduksi(International Conference on Reproductive Health Management Emphasis on Familly Planning) yang melibatkan utusan dari 24 negara, ia mengatakan, dana yang sebenarnya dialokasikan untuk KB mandiri, bisa-bisa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Dengan berbagai upaya dan strategi, mengantisipasi kenaikan BBM, agar masyarakat, khususnya pasangan usia subur (PUS) tetap mengutamakan program KB, di samping BKKBN mempunyai persediaan alat kontrasepsi dalam jumlah memadai.

Dengan demikian di tengah situasi kesulitan ekonomi, BKKBN tetap optimis mampu mencapai target 6,6 juta akseptor KB baru, bahkan melebihi dan bisa terealisasi 6,8 juta tahun 2008.

Hal itu didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain kenaikan yang signifikan terhadap akseptor KB baru pada tiga bulan terakhir sangat meyakinkan, ujar Sugiri Syarif.

Ia yakin mampu mencapai sasaran akseptor baru, meskipun di tengah situasi kesulitan ekonomi dan kesulitan dana untuk program revitalisasi KB dalam mengejar sasaran pembangunan millenium atau Millenium Development Goals ( MDGs).

BKKBN untuk melaksanakan 21 sasaran dalam setahun membutuhkan dana sekitar Rp4,7 triliun, Rp1,7 triliun diperoleh dari dana pemerintah pusat (APBN) dan Pemprov/Pemkab/Pemkot (APBD).

Kekurangannya sekitar Rp3 triliun diupayakan dengan lembaga donor, sebagai upaya mencapai MDGS pada tahun 2015, yang salah satu indikatornya keberhasilan program KB.

Akseptor KB di Indonesia mencapai 29 juta orang atau sekitar 60% dari jumlah pasangan usia subur (PUS).

Pada pertemuan Internasional yang tengah berlangsung di Bali lembaga dana kependudukan PBB dan sejumlah lembaga seperti USAI, Bank Dunia dan negara-negara donor memberikan sinyal akan membantu pendanaan pembangunan kependudukan serta KB untuk kesejahteraan dan kualitas penduduk dalam pencapaian MDGs. (*/cax)