"Kalau memang mau mengeluarkan aturan, ya segera keluarkan, jangan ulur-ulur," kata Ketua Umum PKNU Choirul Anam di Jakarta, Kamis (8/5).

Dikatakannya, umat Islam saat ini menunggu kepastian sikap pemerintah, karena memang persoalan status Ahmadiyah kini menjadi wilayah kewenangan pemerintah.

PKNU sendiri berharap pemerintah dengan tegas menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran non-Islam karena secara keyakinan memang berbeda. Ahmadiyah tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, juga tidak mengakui Alquran.

"Selama ini yang jadi persoalan adalah Ahmadiyah mengaku Islam tetapi ajarannya menyimpang dari Islam," kata Anam.

Ia menganalogikan dengan warga negara Indonesia harus mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kalau tidak mau mengakui Pancasila berarti melanggar konstitusi, melanggar ideologi. Ini jatuhnya subversif," katanya.

Anam mengaku tidak habis pikir dengan gencarnya upaya membelokkan kasus Ahmadiyah pada kasus pelanggaran HAM terkait kekerasan yang menimpa anggota aliran itu.

"Kekerasan itu kan dampak, tetapi justru itu yang disorot. Sementara persoalan yang substantif, yakni Ahmadiyah menistakan Islam, justru dinafikan," katanya.

Kalau Ahmadiyah tidak mengaku Islam atau pemerintah menyatakan Ahmadiyah bukan Islam dan dilarang menggunakan simbol-simbol Islam, katanya, maka persoalan akan selesai.

"Kalau beda pasti tidak ada masalah. Di Indonesia diakui beberapa agama, tidak masalah. Lha ini bukan Islam mengaku Islam. Kalau ada yang mengaku Kristen Ahmadiyah, Kristen tetapi tak mengakui Yesus, pasti orang Kristen juga marah," katanya. (kpl/rif)