HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Ekonom dari UGM, Tony Prasetiantono mengatakan, pemerintah sebaiknya menaikkan harga BBM secara bertahap agar secara psikologis tidak terlalu membebani masyarakat.

"Saya menyarankan angka kenaikan (harga BBM) Rp1.000 per liter masih bisa diakomodasikan, sehingga tidak menimbulkan efek psikologis negatif. Faktor psikologis seyogianya menjadi penentu besaran kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Tony dalam Diskusi Publik tentang Kenaikan Harga BBM di kantor Depkominfo di Jakarta, Senin (12/5).

Diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Publik Depkominfo juga menghadirkan Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Bambang Widianto dan Agnes Tuti Rumijati dari LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) ITS Surabaya.

Menurut Tony, harga BBM bersubsidi tetap harus dinaikkan, tetapi dengan besaran yang dapat diterima, agar tak seperti usulan kenaikan oleh Depkeu sekitar 30% yang berarti bensin subsidi akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6000, karena akan sangat membebani masyarakat.

Akan tetapi bila harga BBM dinaikkan bertahap, lanjutnya, pemerintah jangan menutup kemungkinan tidak ada kenaikan harga BBM lagi, karena tidak ada yang bisa menjamin harga minyak dunia di masa mendatang akan berhenti pada US$120 per barel.

Tony mengatakan, kenaikan harga maksimal Rp1.000 bagi BBM premium, merupakan kompromi yang tampaknya bisa mempertautkan kepentingan ekonomi sekaligus psikologis tersebut.

Dia menjelaskan, apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka kredibilitas pemerintah di mata investor asing dan lembaga pemeringkat internasional bisa turun, dan bisa berakibat investor menjual SUN atau bahkan mencabut investasinya (capital flow out).

"Bila terjadi capital flow out, maka cadangan devisa kita di Bank Indonesia bisa turun dan rupiah bisa merosot," kata Tony.

Menurutnya, pemerintah memang harus menaikkan harga BBM sebagai bentuk efektif kampanye penghematan energi, agar subsidi BBM tidak salah sasaran dipergunakan oleh kalangan yang mampu.

"Pemerintah seyogianya juga perlu membeberkan data harga BBM di berbagai negara di kawasan. Di Kamboja saja, misalnya, harga BBM sudah ekuivalen Rp12.000 per liter. Artinya, seluruh dunia kini juga tengah prihatin menghadapi persoalan yang sama," kata Tony.

Senada dengan Tony, Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Bambang Widianto, mengatakan, harga BBM di Indonesia termasuk yang paling murah di dunia.

Bambang menjelaskan, harga bensin di Indonesia hanya US$0.49 per liter sedangkan di Singapura US$1,49 per liter, Thailand US$0,87 per liter, Filipina US$1,16 per liter, bahkan di Kamboja US$1,23 per liter.

Pemerintah harus menaikkan harga BBM, karena APBN tidak kuat lagi menanggung subsidi BBM yang bisa mencapai Rp727.6 miliar per hari, bahkan dengan pemotongan subsidi BBM sekali pun (menjadi Rp201 triliun untuk subsidi energi), pemerintah masih harus mengeluarkan Rp550 miliar per hari.

Mengenai program kompensasi pengalihan subsidi BBM, Bambang mengatakan, ini diberikan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM pada kalangan yang paling miskin, tanpa menimbulkan ketergantungan.

Program kompensasi jangka pendek antara lain: program Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Raskin, program operasi pasar beras dan subsidi harga beras TNI/Polri.

Bambang membantah bahwa BLT yang selama ini diterima oleh masyarakat miskin digunakan untuk konsumsi atau hal yang tidak produktif, akan tetapi digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari untuk hidup.

Dia mengatakan, BLT hanya memenuhi 20% dari kebutuhan rakyat miskin setiap bulannya.

Tony menambahkan, program semacam BLT juga tidak hanya dilakukan di Indonesia, bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman dan Australia juga melakukan hal yang sama untuk rakyat miskinnya.

"Di Amerika, ada kupon makanan yang dibagikan tiap hari Jumat untuk ditukarkan di toko makanan. Di Australia BLT ditransfer langsung ke rekening orang miskin tiap dua minggu sebesar 800 dolar Australia," tambah Tony (kpl/rif)