HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - DPRD Provinsi Bengkulu menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), karena kondisi masyarakat saat ini masih banyak kesulitan ekonomi.

"Secara kelembagaan, kita menolak kenaikan BBM," kata Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suardi Bahrun di Bengkulu, Senin (12/5).

Selaku Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Suardi juga mengaku menolak kenaikan harga bahan bakar tersebut, apalagi secara nasional partainya juga tidak menyetujui rencana pemerintah itu.

"Saya tadi menerima pesan singkat (SMS) dari Dewan Pengurus Pusat (DPP), bahwa sikap kita menolak tegas rencana kenaikan BBM itu," katanya.

Ia juga yakin seluruh fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu akan memiliki sikap yang sama, yakni menolak rencana kenaikan BBM tersebut.

Anggota Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Buyung Kasdi, mengatakan, menolak tegas rencana kenaikan BBM itu.

"Kalau PKPB, sebenarnya sejak awal telah menolak rencana kenaikan BBM itu, dan kita di daerah pun menolak rencana tersebut," katanya.

Nudiono, anggota Fraksi Perubahan, mengaku tidak bisa menerima kenaikan BBM yang dinilainya lebih banyak menyengsarakan rakyat dari pada manfaatnya.

"Jauh lebih banyak menyengsarakan rakyat dari pada manfaat yang didapat dari kenaikan harga BBM itu, untuk itu kita dengan tegas menolak rencana tersebut," kata anggota DPRD dari Partai Bintang Reformasi itu.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Anuar Razali, mengaku tidak bisa menyetujui rencana kenaikan itu, karena masih banyak masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, baik petani maupun nelayan yang kesulitan ekonomi.

"Saat reses beberapa waktu lalu, saya turun ke daerah dan banyak mendapat keluhan dari masyarakat kecil, baik petani maupun nelayan yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.

Kondisi itu akan semakin parah jika harga BBM benar-benar naik, karena harga berbagai kebutuhan pokok akan naik.

Anwar mengatakan, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menutupi defisit APBN, tanpa harus menaikkan harga BBM.

"Kita akan mengirim surat ke DPP, agar mempertimbangkan kenaikan BBM itu," katanya.

Penolakan yang sama juga disampaikan anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Sismansidi dan anggota Fraksi PKS, Yudhi S Abdul Madjid, dengan alasan banyak warga terutama dari kalangan kurang mampu akan semakin terjepit karena naiknya berbagai kebutuhan pokok, sebagai ekses dari kenaikan harga BBM. (kpl/rif)