HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon mengungkapkan rasa frustasinya karena pemerintah Myanmar sangat lambat memberi akses kepada dunia internasional yang ingin membantu para korban topan Nargis, pada 2 Mei lalu yang dilaporkan telah menewaskan setidaknya 30 ribu orang.

"Ini sudah hari kesebelas sejak Myanmar diterpa topan Nargis. Saya ingin menyatakan kekhawatiran saya dan frustrasi yang mendalam karena sangat lambatnya respon (dari pemerintah Myanmar) dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang sangat parah ini," kata Ban kepada wartawan di New York, Senin.

Ban meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk turun tangan mendesak pemerintah junta militer itu agar segera membuka akses bagi bantuan asing.

Ia menekankan bahwa hingga Senin, jumlah korban tewas seperti yang diungkapkan Pemerintah Myanmar telah mencapai 31.939 orang, 34.460 lainnya hilang, dan warga yang berada pada situasi sulit.

"Kita sudah mempunyai staf yang siap di lapangan. Tapi mereka merasa sangat tegang sementara pemerintah Myanmar masih saja menolak memberikan visa bagi para pekerja kemanusiaan asing," ujarnya.

Ban mengatakan situasi kemanusiaan di Myanmar saat ini sudah berada pada tahap yang kritis mengingat adanya kemungkinan berjangkitnya penyakit.

Tanpa adanya kerja sama yang baik antara pemerintah Myanmar dan dunia internasional yang telah menyiapkan berbagai bantuan dan peralatan, Ban mengatakan dirinya takut jika lambatnya bantuan akan menyebabkan bencana kemanusiaan yang lebih besar lagi.

Karena itu, ia juga meminta negara-negara tetangga Myanmar untuk mendorong junta militer agar mau bekerja sama dalam penyaluran bantuan internasional bagi para korban.

"Mereka (negara tetangga, red) punya kewajiban dan peranan khusus untuk memastikan bahwa pemerintah Myanmar bekerja sama secara penuh dan menolong rakyatnya agar selamat dari bencana ini," kata Ban.

Sekjen tidak menyebut secara khusus negara-negara mana saja yang dimaksud.

Myanmar adalah salah satu anggota ASEAN di samping Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Kamboja.

"Saya tekankan, ini bukan masalah politik. Ini menyangkut bagaimana menyelamatkan hidup manusia. Tidak ada waktu lagi untuk gagal," tegas Ban.

Ban mengungkapkan bahwa ia sendiri masih belum juga dapat berbicara secara langsung dengan pemimpin senior Myanmar, Jenderal Tan Shwe untuk mengkoordinasikan bantuan.

Ia mengatakan, sejak pekan lalu, dirinya sudah berkali-kali mencoba menelpon Tan Shwe dengan misi memintanya bekerja sama dengan masyarakat internasional serta menawarkan kepada Myanmar bantuan penuh dari PBB, tapi tidak pernah berhasil.

"Saya tidak berhasil berbicara dengan beliau. Karena itu saya mengirimkan surat pagi ini (Senin) melalui saluran-saluran diplomatik. Ini surat saya yang kedua untuk beliau sejak terjadinya topan Nargis," keluh Ban.

Hingga Senin, belum dapat diperoleh komentar dari pihak perwakilan tetap Myanmar untuk PBB di New York.

Selain nomor-nomor telpon kantor perwakilan yang tidak bisa dihubungi, pesan singkat yang dikirim kepada pejabat perwakilan Myanmar juga belum mendapat jawaban.

Menurut Ban, karena tidak terbukanya akses bagi petugas bantuan kemanusiaan internasional masuk ke Myanmar, pihak PBB baru dapat menyalurkan bantuan terhadap sepertiga dari total jumlah korban yang diyakini sangat memerlukan bantuan. (*/cax)