"Kami mohon pengertiannya bagi tim sukses maupun calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri untuk mematuhi ini agar netralitas TNI, khususnya TNI AL betul-betul terjaga. Tolong ini dipahami," kata Kadispen Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut (KH) Drs Toni Syaiful di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan bahwa saat ini sudah ada sejumlah poster di areal luar komplek perumahan dinas TNI AL, seperti di Kenjeran dan lainnya. Namun demikian, pihaknya masih menilai wajar dengan adanya poster dan gambar lainnya itu karena belum masuk ke perumahan dinas.

"Ini merupakan antisipasi TNI AL agar masalah politik praktis menjelang pilkada tidak masuk ke komplek perumahan atau menggunakan fasilitas TNI AL, seperti lapangan, perumahan, gedung maupun kendaraan," katanya.

Menurut dia, dari jumlah keseluruhan personel TNI AL di Indonesia, hampir 50%-nya berada di Surabaya dan beberapa daerah di Jatim. Kalau saat ini jumlah prajurit TNI AL sekitar 60 ribu, maka sekitar 24 ribu berada di Surabaya dan beberapa daerah lain di Jatim.

"Jumlah itu kan sangat besar karena mereka memiliki anak, istri, orang tua dan mertua yang memiliki hak memilih dan dipilih sehingga rawan dipengaruhi. Wajar kalau keluarga prajurit kemudian menjadi incaran untuk meraih suara bagi para calon, termasuk untuk pilbub dan pilwali dan Pemilu 2009," katanya.

Jika nantinya ditemukan adanya poster atau baliho berisi foto calon, maka pihaknya akan meminta kepada panitia pengawas Pilgub untuk membongkarnya. TNI AL tidak akan membongkar sendiri karena tidak ingin terjebak pada polemik berkepanjangan dengan tuduhan ikut-ikutan berpolitik.

"Kalau TNI AL yang membongkar, nanti bisa dituduh TNI AL tidak suka atau menolak calon tertentu. Itu kan nanti menjadi masalah baru di tengah keinginan TNI untuk betul-betul netral. Jadi sebaiknya Panwas yang nantinya bersikap tegas," katanya.

Ia menilai, sebetulnya saat ini para tim sukses sudah menunjukkan pengertiannya yang baik bahwa TNI betul-betul ingin netral. Di sejumlah perumahan dinas, perumahan khusus maupun perumahan umum yang mayoritas dihuni TNI AL belum ditemukan ajakan atau kampanye untuk mendukung calon tertentu.

"Tapi kan bisa purnawirawan yang menjadi tim sukses tertentu mengajak-ngajak yunior-yuniornya yang masih aktif di TNI AL untuk mendukung calon tertentu. Ini yang tidak boleh dan kami antisipasi mulai sekarang, karena ketentuan yang disampaikan Panglima TNI maupun Kasal sangat tegas agar kami netral," katanya.

Ia juga mengultimatum prajurit agar tidak main-main dengan mendukung calon tertentu kemudian memaksa keluarga maupun masyarakat lain untuk mencoblos calon tersebut. Kalau hal itu terjadi, maka hal itu akan menimbulkan konflik di tengah warga.

"Prajurit TNI AL harus membiarkan keluarganya memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Prajurit tidak usah ikut-ikut karena prajurit harus profesional dan fokus pada tugas keprajuritan," ujarnya.

Sementara untuk membantu polisi dalam pengamanan di wilayah tempat tinggalnya saat pemilihan, prajurit dipersilahkan asalkan berkoordinasi dengan aparat terkait lain dan atasannya. (*/cax)