HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Puluhan warga korban gempa, 27 Mei 2006, di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin Rustam Fathoni meminta Lembaga Ombudsman Swasta (LOD) daerah ini segera dibubarkan.

Saat menyampaikan aspirasi terkait dengan kasus perusakan kantor LOS DIY, kepada Sekda Provinsi DIY, Tri Harjun Ismaji di Kepatihan Yogyakarta, Selasa, mereka juga meminta penjelasan tentang fungsi dan tugas pokok LOS DIY.

"Keberadaan LOS DIY sudah melenceng dari SK Gubernur DIY sehingga perlu segera dibubarkan. Lembaga itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat terbukti selama ini pernyataannya selalu membuat resah masyarakat," kata Rustam Fathoni.

Menurut dia, LOS DIY menggelembungkan data saat melakukan penelitian yang tidak prosedural, tidak transparan dan tidak populer.

"Buktinya, hasil penelitian yang dilakukan LOS DIY tidak dilaporkan kepada gubernur terlebih dulu. Hal itu merupakan arogansi personil lembaga itu yang sudah melangkahi wewenang gubernur DIY," katanya.

Ia mengatakan LOS DIY ingkar janji dalam meminta izin penelitian di kantor Bappeda. Waktu itu, LOS DIY menyatakan akan berkoordinasi dengan camat dan lurah saat melakukan penelitian di wilayah sasaran bantuan Java Reconstruction Fund (JRF) namun ternyata koordinasi itu tidak dilakukan.

"Untuk itu, kami mohon gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X segera mengkaji ulang keberadaan LOS DIY," kata Rustam Fathoni.

Pada kesempatan itu, Sekda DIY Tri Harjun Ismaji mengatakan, pihaknya akan memberikan respons terhadap informasi dan laporan yang masuk sesuai kewenangan yang ada.

Mengenai kasus LOS DIY yang diduga menggelembungkan data, ia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menangani masalah itu, meskipun tugas pokok dan fungsi dibentuk berdasarkan SK Gubernur DIY No.135 tahun 2004 .

Mengenai kegiatan penelitian, ia mengatakan jika memang sesuai fungsi LOS DIY memang tidak menjadi masalah yang berat. Saat ini kinerja LOS sedang dievaluasi karena tugasnya akan berakhir pada 8 Juni.

"Laporan yang disampaikan masyarakat saat ini merupakan salah satu bagian dari materi evaluasi," katanya. (*/cax)