"Apa artinya kebijakan ekonomi khusus jika infrastruktur masih compang-camping. Bagaimana investor asing mau menanamkan modal," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam Muhammad Zilzal usai dengar pendapat bersama PGN dan PLN Batam di Batam, Selasa (13/5).
Sejak Minggu (20/4) hingga kini, pasokan gas Batam dikurangi produsen yakni Conoco Phillips dan Petro China, sehingga listrik yang dipasok PLN "byar pet" dan kawan industri mengganti bahan bakar pembangkit listrik dengan solar.
Padahal, Senin (12/5), Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan Dewan Kawasan FTZ BBK sebagai kepastian hukum pelaksanaan FTZ BBK.
Menurut Zilzal, kepastian hukum memang dinanti pengusaha. Namun, permasalahan infrastruktur lebih penting ketimbang PP.
Saat ini pasokan gas ke Batam 46,2 mmbutd.
Sementara Senior Eksekutif Manager PGN Distrik Batam Cahyo Triogo mengatakan, mestinya, untuk mencapai normal, Batam membutuhkan 60-64 mmbtud gas.
Temui BPH Migas
Krisis gas di Batam disebabkan beberapa perusahaan, termasuk mitra PLN menggunakan kontrak interuptable dengan PGN, sehingga bisa sewaktu-waktu dihentikan.
Ketua Komisi III Edy Robert Siahaan mengatakan akan berangkat ke Jakarta bersama Muspida dan PLN Batam untuk menemui Direktur Jendral Badan pengatur Hilir (BPH) Minyak dan gas bumi dan produsen gas dari Conoco Phillips.
Pertemuan itu untuk mendesak agar kontrak antara beberapa perusahaan dengan PGN yang bersifat interuptable bisa dinaikkan menjadi kontrak firm.
PGN Batam akan menfasilitasi pertemuan yang direncanakan sekitar minggu depan. (*/lin)