Direktur Jendral Bina Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial, Makmur Sunusi, di Jakarta, Selasa (13/5), menyebutkan jumlah penduduk berusia lebih dari 60 tahun tersebut merupakan 15,28% dari total penduduk lansia di Indonesia yang menurut estimasi sebanyak 17.313.000 jiwa.

Sebagian dari penduduk lansia terlantar itu berusaha menyambung hidup dengan duduk di keramaian dan menengadahkan tangan, mengharap derma dari orang-orang yang lalu lalang di tempat pelayanan publik.

Di pedestrian menuju pusat Perbelanjaan Atrium Senen, Jakarta Pusat, pada siang hari paling tidak terdapat dua penduduk lansia yang duduk di ruas jalan yang sempit sambil menaruh gelas plastik bekas di hadapannya, berharap seseorang menjatuhkan uang ke dalamnya.

Selain itu, mereka, yang biasanya bertubuh kurus terbungkus pakaian lusuh, juga sering terlihat di sudut-sudut pasar, jembatan-jembatan penyeberangan, emper toko, stasiun dan fasilitas publik lain di ibukota untuk meminta sedekah.

"Mereka adalah penduduk lansia yang benar-benar miskin, tidak produktif, dan tidak tercakup pelayanan panti, sangat tergantung pada bantuan orang lain. Mereka ini seharusnya menjadi tanggungan negara, mendapat jaminan sosial dari negara," kata Makmur.

Namun demikian, kata Makmur, sebagaimana negara berkembang yang lain, hingga kini pemerintah belum bisa sepenuhnya memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk lansia terlantar.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selama ini Departemen Sosial berusaha menjangkau penduduk lansia dan lansia terlantar melalui sejumlah program yang antara lain meliputi penyediaan layanan panti jompo, pengembangan pelayanan lansia berbasis masyarakat, pengembangan pusat layanan keluarga untuk lansia dan pemberian bantuan dana jaminan sosial khusus untuk lansia terlantar.

Ia mengakui semua program-program tersebut tetap saja belum bisa menjangkau seluruh lansia dan lansia terlantar.

"Karena itu, kami berusaha menggerakkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya ini," katanya.

Sementara, pemberdayaan penduduk lansia dengan memberikan pekerjaan ringan seperti yang dilakukan di negara-negara maju, menurut Ketua Lembaga Lanjut Usia Indonesia, Titus K Kurniadi, belum bisa diterapkan di Indonesia.

"Itu sulit dilakukan di sini, karena di sini permintaan akan pekerjaan saja belum bisa tertutup oleh penawaran pekerjaan," katanya.

Hal itu, ia menambahkan, merupakan tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan semua pihak terkait untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi lansia. (kpl/rif)