Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekdaprov DKI Jakarta, Aurora Tambunan, di Jakarta, Selasa (13/5), mengatakan, Pemprov telah menyiapkan tiga program yang telah berjalan untuk mengatasi gejolak sosial yang mungkin timbul akibat kenaikan harga minyak itu.

Tiga program yang disebutkannya itu adalah pembebasan biaya pendidikan SD dan SMP, program kesehatan lewat Gakin dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta penyaluran modal usaha lewat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Ketiga program Pemprov tersebut akan dijalankan bersamaan dengan program Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), meskipun Aurora menyebut pihaknya belum mendapat informasi tentang pembagian BLT bagi DKI Jakarta.

"Untuk sekarang, kenaikan BBM belum final, jadi belum ada keputusan mengenai BLT. Kita juga berharap ada keputusan secara politis dari Pusat yang baik. Tetapi, apa pun keputusan Pusat, kami dari Pemda akan melapisnya dengan kegiatan untuk masyarakat miskin," papar Aurora.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut, pemberian BLT tidak seharusnya diseragamkan di berbagai daerah, dan seharusnya Pemerintah Pusat membuat program yang sesuai dengan karakter masyarakat miskin di daerah tersebut.

"Saya sudah sampaikan bahwa untuk Jakarta kita lebih mengutamakan lapangan pekerjaan, baik itu padat karya atau apa. Menurut saya harus ada format yang disesuaikan (dengan daerah masing-masing) karena kondisi miskinnya juga berbeda-beda," kata Gubernur.

Aurora menyebut program pendidikan, yaitu SD/SMP gratis saat ini sudah berjalan dengan baik dan berhasil, sementara program kesehatan dengan kartu Gakin dan SKTM disebutnya juga sudah berjalan cukup bagus. DKI menyediakan dana sebesar Rp250 miliar dari APBD DKI 2008 untuk Gakin.

"Sebetulnya, bantuan-bantuan tersebut lebih `sustainable` (berkesinambungan). Kita bukan kasih ikan, tetapi kail. Itu yang akan dilakukan Pemda, yakni bagaimana memberdayakan masyarakat," ujar Aurora.

Jumlah penerima dana BLT di Jakarta tahun 2005 lalu adalah sebanyak 101.539 kepala keluarga (KK) dan tahun 2008 ini disebut Aurora akan mengalami perubahan.

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta disebutnya tengah melakukan pendataan mengenai jumlah penerima BLT, serta program jaring pengaman sosial lainnya, karena keduanya menggunakan data yang berbeda.

"Karena data tersebut kepentingannya berbeda, mungkin rekapitulasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik itu akan menghasilkan data jumlah warga kurang mampu itu sedikit lebih banyak dari BPS (Biro Pusat Statistik). Menurut kami, mereka itu termasuk yang harus dibantu," demikian Aurora. (kpl/rif)