"Saya menginginkan adanya perda yang melarang chainsaw," kata Megawati ketika mengadakan pertemuan dengan para anggota dan simpatisan partai ini di Balikpapan, Selasa (13/5) malam.
Megawati mengatakan, jika pemerintah daerah, misalnya di Kalimantan Timur, telah memiliki perda yang melarang penggunaan chainsaw namun kemudian masih terjadi pembalakan liar, maka kegiatan terlarang itu bisa diketahui dengan cepat, apalagi di gergaji besar itu terdapat berbagai petunjuk, misalnya di mana alat itu dibuat dan ada nomor serinya.
Pada acara yang dihadiri pula Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung dan putri Megawati, Puan Maharani, mantan presiden itu mengingatkan bahwa pembalakan liar di Kalimantan Timur dan berbagai provinsi lainnya merupakan masalah lama yang seharusnya sudah bisa diselesaikan sejak dahulu.
Namun ia berpendapat, masalah ini tidak selesai-selesai juga karena tidak adanya niat dari para pejabat serta tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini hingga tuntas.
Karena pembalakan liar merupakan masalah lama, maka ia mengingatkan agar kader-kader PDIP yang akan ikut dalam pilkada di daerahnya masing-masing untuk tidak terlibat dalam kegiatan terlarang pembalakan hutan atau illegal logging tersebut.
"Jangan ada yang terlibat dalam illegal logging," tegas Ketua Umum PDIP ini yang oleh partainya telah dicalonkan sebagai presiden pada pilpres 2009.
Sebelumnya di tempat terpisah, Megawati mengritik pemerintah yang belum juga mengumumkan besaran kenaikan harga BBM dan kapan kebijakan itu mulai diterapkan.
"Pemerintah gamang," kata Megawati ketika ditanya wartawan tentang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasar dunia.
Kenaikan harga "emas hitam" tersebut, menurut Megawati, seharusnya sudah bisa diperkirakan secara dini oleh pemerintah, karena selama beberapa bulan terakhir ini harga minyak di pasaran internasional telah naik terus dan kini berada pada kisaran US$125 per barel.
"Rakyat jangan diombangambingkan," katanya. (kpl/rif)