"Penyaluran BLT memang tanggung-jawab masing-masing pemerintah daerah, namun aparat siap membantu pelaksanaannya untuk pengamanan," kata Wakil Kepala Polri Irjen Pol Makbul Padmanegara di Jakarta, Kamis.
Ditemui usai menghadiri rapat koordinasi terbatas di Kantor Kementerian Politik, Hukam, dan Keamanan, Makbul Padmanegara mengatakan, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan situasi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kita terus siapkan personel untuk mengantisipasi segala kemungkinan menjelang dan saat penyaluran BLT," katanya.
Hal senada dilontarkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan, sesuai peran, fungsi, dan tugasnya, TNI siap untuk membantu mengamankan penyaluran BLT.
"Kita akan bantu kepolisian untuk mengamankan penyaluran BLT," kata Djoko Santoso.
Pemerintah akan menyalurkan program BLT plus sebagai kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Pemerintah juga terus melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang sudah berlangsung.
Dengan BLT plus, tiap rumah tangga yang masuk kategori miskin mendapatkan uang tunai Rp 100.000 per bulan bantuan komoditas pangan berupa minyak goreng dan gula.
BLT plus ini tetap didampingi program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin), asuransi kesehatan bagi rakyat miskin (askeskin), dan bantuan operasional sekolah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, BLT senilai Rp 100.000 per bulan akan mulai disalurkan begitu kenaikan harga BBM dilakukan. Program bantuan itu minimal akan berjalan setahun. (*/cax)