HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) akan menawarkan sekitar 200 proyek senilai US$19 miliar kepada investor asing di sektor minyak dan gas, pertambangan agribisnis, infrastruktur dan jasa pariwisata.

"Jumlah dan nilai proyek tersebut lebih tinggi dibanding penyelenggaraan IRIF tahun 2006 sebanyak 60 proyek," kata CEO Global Initiatives, Tony Gourlay, di Jakarta, Rabu (21/5).

Global Initiatives pada tahun 2008 bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sejumlah BUMN menyelenggarakan IRIF, dijadwalkan pada 26-27 Mei 2008 yang dijadwalkan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Tony, IRIF kali ini menawarkan potensi investasi di 35 kabupaten/kota kepada sekitar 300 investor dari sekitar 20 negara, seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, China, India, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan sejumlah negara dari Eropa.

"Sudah saatnya pemerintah daerah lebih berperan besar menjaring investor. Dalam menawarkan potensi kerjasama investasi harus didukung kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan berbagai aspek mulai dari dokumentasi, aspek bisnis dan aspek legal," kata Tony.

Ia menjelaskan, proyek terbesar yang ditawarkan daerah adalah pembangunan penyulingan minyak Bojonegara, Banten, senilai 4 miliar dolar AS, sementara proyek terkecil adalah peternakan sapi di Provinsi Sulawesi Tengah senilai 81.000 dolar AS.

"Besar kecilnya proyek yang ditawarkan yang penting dapat membuka lapangan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan," ujar Tony

Proyek infrastruktur merupakan sektor yang paling banyak ditawarkan yaitu pembangunan jembatan Penajam di Balikpapan, jembatan Batam-Bintan, terminal agribisnis Balaraja, bendungan Karian, jalan tol Cilegon-Bojonegoro.

Selanjutnya, pelabuhan internasional Bojonegoro, pelabuhan Kaliwungu di Kendal, dan pelabuhan Maloy dan Bandara Sangkimah di Kutai Timur, dan terminal peti kemas internasional di Kutai Kartenegara, Kalimantan Timur.

Sedangkan di Kabupaten Dumai-Riau, proyek yang ditawarkan yaitu sistem jaringan kereta api, dan kawasan industri.

Proyek pertambangan dan energi akan dikembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) di Cisukarame, Cisolok dan Tampomas, Jawa Barat. PLTU Lati Berau di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.

PLTA di Kabupaten Kutai Kertanegara, serta pembangunan sumber daya air dan proyek pertambangan di Tulang Bawang, Propinsi Lampung.

Terdapat juga 40 proyek industri pengolahan ikan di Provinsi Sumatera Barat, perkebunan dan pengolahan teh di Jawa Barat, dan pengembangan peternakan dan agribisnis terpadu di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

IRIF 2008 tersebut dihadiri sekitar 1.000 investor dan sejumlah konglomerat dunia seperti Mantan Perdana Menteri Thailand dan Pendiri Shin Corp Thaksin Shinawatra, Komisaris Utama Sima Darby, Tun Musa Hitam dan CEO Khazanah Nasional Dato; Azman bin Mokhtar.

Selain sebagai investor, tokoh-tokoh penting tersebut juga akan memaparkan langsung sukses usaha di hadapan sekitar peserta IRIF yang terdiri atas pejabat pemerintahan, pimpinan perusahaan dan para kepala pemerintahan daerah.

Dua ekonom terkemuka juga akan terlibat memberi paparan soal strategi investasi di IRIF yaitu ekonom tingkat dunia seperti Kenneth S Courtis mantan Vice Presiden Goldman Sachs dan Chief Economist & Strategist, Managing Director Deutsche Bank, dan Kenichi Ohmae, pendiri dan direktur pelaksana Ohmae and Associates yang sering dijuluki sebagai "The Strategy".

Wakil Ketua DPD-RI Irman Gusman mengatakan, IRIF diharapkan memberikan inspirasi bagi pelaku bisnis di Indonesia untuk mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Ini sesuai dengan tujuan DPD-RI, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan proyek-proyek di daerah," ujarnya.

Sementara mantan Menteri BUMN Tanri Abeng mengatakan, pemerintah daerah harus memanfaatkan IRIF 2008 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

"Minat investor terutama asing langsung ke daerah cukup tinggi, namun daerah harus memiliki informasi yang jelas termasuk memangkas atau memperpendek birokrasi yang mungkin timbul di lapangan," ujar Tanri yang juga komisaris di PT Telkom ini. (*/lin)