HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur DR HM Soekarwo MHum siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila dirinya terbukti menggunakan dana APBD untuk kampanye.

"Itu isu, tapi biar tidak menjadi isu terus, kalau memang saya dicurigai, saya kira mudah saja, coba undang KPK memeriksa saya, tentu beres," katanya dalam Debat Cagub yang digagas BEM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis.

Dalam debat yang tak dihadiri Cagub-Cawagub lainnya, seperti Cagub PKB Achmady, Cawagub Golkar Ali Maschan Moesa, Cagub PPP Khofifah, dan lainnya itu, Soekarwo yang masih menjabat Sekdaprov itu tampak "dihujani" kritik.

Kritik mahasiswa yang ditujukan kepada satu-satunya Cagub yang hadir dalam debat itu antara lain tentang kemampuan Pemprov Jatim dalam pendidikan gratis, pemasangan baliho Soekarwo sebelum masa kampanye, upah minimum buruh, dan sebagainya.

"Ada pula isu bahwa saya memakai dana APBD yang ada di Diknas (Dinas Pendidikan Nasional), saya tegaskan bahwa saya tak memakai dana sepeser pun, termasuk dana Diknas yang diisukan," katanya.

Tentang pendidikan gratis, ia mengatakan dana APBD Jatim memang terbatas, karena itu pendidikan gratis di Jatim bukanlah pendidikan gratis untuk semua kalangan, tapi pendidikan gratis untuk mereka yang miskin.

"Pendidikan gratis itu perlu dana besar kalau semuanya digratiskan, karena itu mereka yang mampu harus membantu dana pendidikan, tapi mereka yang miskin digratiskan," katanya secara diplomatis.

Mengenai upah minimum yang tak sesuai dengan standar hidup layak, ia mengatakan Pemprov Jatim sebenarnya sudah berusaha untuk bersikap netral, karena itu penetapan upah dilakukan melalui survei dari Fakultas Ekonomi (FE) Unair.

"Upah itu diteliti FE Unair sebagai lembaga yang netral, kami tidak menyerahkan kepada buruh atau pengusaha, apalagi pemerintah, karena itu kami sebenarnya hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi hasil survei itu," katanya.

Dalam debat yang dihadiri ratusan aktivis mahasiswa, terutama dari BEM Unair dan BEM ITS Surabaya itu, Soekarwo juga dikritik tentang pemasangan baliho di beberapa tempat di Jatim sebelum masa kampanye ditetapkan KPU Jatim.

"Kami tidak kampanye, masalahnya adalah masyarakat perlu mengenal cagub-nya agar tidak memilih kucing dalam karung, karena itu kami menggunakan alat peraga untuk mengenalkan diri, tapi bukan kampanye, sebab tak ada pesan khusus untuk mencoblos (memilih)," katanya.

Secara terpisah, Presiden BEM Unair Dian Heri S menyatakan debat cagub yang diadakan BEM Unair tidak bermaksud politis, karena pihaknya tidak hanya mengundang Soekarwo.

"Masalahnya, calon lain itu membatalkan secara mendadak dalam sehari menjelang acara, sehingga kami sulit menunda. Alasannya macam-macam, ada yang pergi ke Malang, ada yang tanpa alasan," katanya. (*/cax)