HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Pokja Perindustrian dan Energi Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Yudianto Hasan, mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebaiknya tidak disikapi secara politis, karena persoalannya sangat teknis.

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/5), Yudi mengatakan, kenaikan harga BBM dalam negeri tidak bisa dilepaskan dari faktor melambungnya harga minyak dunia.

"Apabila kita masih saja bergerak pada tataran politis, akhirnya seperti yang sudah-sudah, antisipasi akan sangat terlambat untuk dilakukan," katanya.

Jika antisipasi terlambat, kata dia, ujung-ujungnya masyarakat lagi yang akan menjadi korban, karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam memberikan subsidi kepada warga negaranya.

"Secara teoritis, harga minyak dunia ini bila masih akan membubung atau minimal stagnan pada posisi sekarang, akan sangat memberatkan APBN," katanya.

Hemat Energi

Untuk menyikapi krisis energi saat ini dan mendatang, kata Yudi, mau tak mau bangsa Indonesia harus berhemat dalam hal energi. Harus ada transformasi dari masyarakat boros energi menjadi masyarakat hemat energi.

Apalagi, cadangan sumber energi di tanah air tidak terlalu besar. Cadangan minyak Indonesia hanya 0,3% dari cadangan minyak dunia, gas sekitar 0,6% dari cadangan gas dunia, batu bara hanya sekitar tiga persen dari total cadangan batu bara dunia.

"Mau tidak mau, hemat energi, yang antara lain hemat BBM dan hemat listrik, menjadi suatu keharusan. Bukan hanya di tataran birokratis, tetapi dilakukan ke semua sektor yang terkait, seperti rumah tangga, transportasi, maupun industri," katanya.

Untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hemat energi, kata Yudi, harus dilakukan dengan metode sosialisasi yang benar.

"Masalahnya, selama ini sosialisasi bukan ditujukan untuk membentuk budaya, tetapi hanya dilakukan secara sporadis untuk mendukung program masing-masing instansi," ujarnya. (kpl/rif)