HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Bacagub Jatim dari PPP dan koalisi partai non-parlemen, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan prihatin dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang menempati peringkat 23.

"Saya kaget, IPM Jatim lebih rendah dari Provinsi Banten yang menempati urutan nomer 17," kata Khofifah saat debat publik "Membedah Visi Ekonomi Kerakyatan Cagub Jatim" yang diselenggarakan PWI Jatim di Surabaya, Kamis (22/5).

Mantan Meneg Pemberdayaan Perempuan ini menyatakan, Provinsi Jatim memiliki perguruan tinggi berkualitas dan memiliki sumber daya alam berlimpah, karena itu tidak pantas kalau IPM-nya rendah.

Menurut Khofifah, rendahnya IPM di Jatim karena pendekatan pembangunannya banyak yang sektoral, Jatim bagian utara relatif stabil, sedangkan bagian selatan banyak yang miskin.

Ia juga menyayangkan Provinsi Jatim yang hingga saat ini belum memiliki pasar induk, padahal pasar induk sangat penting untuk memberikan nilai tambah kepada petani.

"Petani tidak bisa hanya memetik dan menjual serta tidak dilibatkan dalam pemasaran, pasti yang untung pedagangnya," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah mengemukakan, kalau peran provinsi masih sangat penting dalam era otonomi dalam rangka melakukan mediasi dan memperluas bangunan "networking".

Sementara, Bacagub Jatim dari PKB, Achmady mengatakan, kendala yang dihadapi kalangan UKM adalah masalah permodalan dan hambatan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

"Memang ada kredit tanpa agunan, tetapi belum lancar. Sedangkan pengurusan SIUP perlu dibenahi dengan dukungan dari pemerintah," kata Bupati Mojokerto tersebut.

Achmady mengatakan, Jatim adalah provinsi agraris, namun pemerintah kurang perhatian terhadap pertanian, baik di sektor hulu hingga hilir.

Sedangkan Ketua Kadinda Jatim, Erlangga Satriagung menuturkan, begitu dilantik pada Agustus nanti, Cagub Jatim terpilih akan menerima hujatan dari rakyat, akibat kenaikan harga BBM.

"APBD Jatim sendiri sudah di-dok, sehingga Cagub tinggal melakukan inovasi. Jatim adalah pintu gerbang KTI, gubernur yang akan datang harus mampu bekerjasama strategis dengan KTI," kata Erlangga yang kalah dalam pemilihan Walikota Surabaya ini.

Debat publik tersebut juga menghadirkan Cagub PAN-Partai Demokrat, Soekarwo dan Cawagub Partai Golkar, Ali Maschan Musa. Tampil sebagai panelis Erlangga Satriagung, peneliti REDI, Indra Nur Fauzi, Deputi BI Surabaya, Wibisono dan dosen Unibraw, Prof Dr Munawar Ismail. (kpl/rif)