Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, di Jakarta, Kamis (22/5), jika dilihat dari sudut pandang ekonomi maka laut memiliki kemampuan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, kenyataannya keberpihakan pada bidang kelautan masih relatif kecil.
Oleh karena itu, dia mengatakan, di tengah goncangan harga minyak mentah yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, khususnya ekonomi di laut, tugas Dekin adalah sesegera mungkin mendiskusikan dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan di bidang kelautan.
Untuk dapat melakukan itu semua maka Menteri Kelautan dan Perikanan mengukuhkan tujuh tenaga ahli Dekin baru yang akan membantu Sekretaris Dekin menyiapkan kebijakan-kebijakan di bidang kelautan untuk diajukan kepada Presiden.
Sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 21 Tahun 2007, Dekin adalah forum konsultasi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan. Selain itu, Dekin juga berfungsi melakukan pengkajian, pemberian pertimbangan serta rekomendasi kebijakan di bidang kelautan kepada Presiden.
Tujuh Pokja yang telah dibentuk terdiri dari Pokja Hukum dan Kelembagaan, Pokja Pelayaran, Pokja Energi dan Sumber Daya Mineral, Pokja Perikanan, Pokja Pariwisata Bahari, Pokja Lingkungan Laut, serta Pokja SDM dan Iptek Kelautan.
Tenaga ahli yang dikukuhkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua Harian Dekin, yakni Laksamana Pertama TNI (Purn) Kuntoro sebagai tenaga ahli bidang hukum dan kelembagaan, Elly Rasdiani Sudibyo sebagai tenaga ahli bidang lingkungan laut, Abdul Alim Salam sebagai tenaga ahli bidang pariwisata bahari, Moch Fatuchri Sukadi sebagai tenaga ahli bidang perikanan.
Selanjutnya, Laksamana Pertama TNI (Purn) Bonar Simangunsong sebagai tenaga ahli bidang sumber daya manusia dan Iptek, Kapten B J Pitna sebagai tenaga ahli bidang pelayaran, dan Muhammad Hikman Manaf sebagai tenaga ahli bidang energi dan sumber daya mineral. (kpl/rif)