"Kami mohon pemerintah memberi subsidi BBM jenis solar untuk nelayan, agar bisa melaut guna menghidupi keluarga," kata Ketua Umum DPP HNSI, Yussuf Solichien, di Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (22/5) petang.
Dalam pembukaan Temu Nelayan Indonesia tersebut, ia mengatakan, sejak kenaikan harga BBM tahun 2005 dari Rp2.100 menjadi Rp4.500 per liter, para nelayan belum pernah menikmati subsidi BBM.
"Kami meminta kebijaksanaan dan keadilan dari pemerintah. Profesi lain, seperti petani, sudah banyak mendapat bantuan, seperti subsidi pupuk dan pengadaan bibit," katanya.
Padahal Indonesia yang merupakan negara maritim, kata Yussuf, sebagian besar wilayahnya berupa lautan yang cukup berpotensi untuk mendapatkan devisa.
"Jika pemerintah ingin meraih pendapatan dari sektor kelautan, semestinya yang dibangun dan dibantu adalah nelayan. Dengan demikian mereka mampu mandiri dan meningkatkan harkat serta martabatnya," ucap Yussuf bersemangat.
Oleh karena itu, untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, keberadaan masyarakat nelayan harus dirangkul bersama-sama.
"Hingga saat ini warga masyarakat yang berkecimpung sebagai nelayan mencapai 33 juta orang tersebar di berbagai daerah," katanya.
Pada acara yang dihadiri sekitar 4.000 nelayan tersebut juga diselenggarakan berbagai kegiatan, seperti rapat koordinasi nasional (Rakornas) diikuti seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang (DPD/DPC) kabupaten dan kota se-Indonesia dan parade budaya nelayan. (kpl/rif)