HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Presiden Sudan, Omar al Beshir, Selasa (27/5), mengatakan, negaranya akan kembali pada perdamaian, dan membantah tuduhan bahwa negara itu berada di ambang perang.

"Demi menciptakan perdamaian di negara itu, kami sedang melakukan setiap usaha, melakukan dialog serius, untuk menstabilkan daerah Darfur," kata Beshir dalam satu jumpa wartawan mengakhiri kunjungan tiga hari di Seoul.

"Kami rakyat yang cinta damai dan kami memiliki satu perjanjian perdamaian yang berlaku."

Beshir termasuk di antara lebih dari 100 tamu dalam peresmian pekan Masyarakat Korea-Arab ini, yang dibentuk untuk meningkatkan hubungan antara Korsel dan negara-negara Arab.

PBB mengatakan, korban tewas akibat perang saudara lima tahun, kelaparan dan penyakit di daerah Darfur Sudan mungkin mencapai 300.000 orang. Khartoum menyebut hanya 9.000 orang meninggal.

Kelompok hak asasi manusia, Human Rights Watch, pekan ini mendesak Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi-sanksi terhadap para pejabat Sudan yang dikatakannya berada di belakangan serangan terhadap warga sipil di Darfur Barat Februari lalu.

Beshir membantah konflik agama atau pembantaian di daerah itu sebagai tidak berdasar, dan mengatakan kerusuhan di sana disebabkan sengketa antara kelompok-kelompok etnik.

"Pada prinsipnya itu adalah persoalan yang menyangkut lingkungan," katanya.

"Tentu, mungkin ada alasan-alasan lain dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, tetapi itu adalah pandangan negara-negara Barat yang anti Sudan," katanya.

Beshir mengatakan, pemerintahnya mewakili semua faksi di Sudan, menuduh kelompok-kelompok lobi AS "melakukan gangguan bagi perbaikan hubungan" antara Khartoum dan Washington.

Pernyataan-pernyataan Beshir itu dikeluarkan sehari setelah Pagan Amum, seorang pemimpin Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, partai politik utama wilayah selatan mengemukakan kepada AFP negara itu berada di ambang perang menyangkut sengketa daerah Abyei yang kaya minyak yang disengketakan.

Amum menuntut perpanjangan peran pasukan perdamaian PBB, menuduh Partai Kongres Nasional (NCP) yang berkuasa atas pertempuran yang menelan korban jiwa di daerah Abyei di perbatasan utara-selatan.

"Situasi sekarang adalah kedua pihak berada di ambang perang saudara. Satu-satunya jalan untuk mencegah perang saudara itu adalah demiliterisasi daerah itu dan melaksanakan perjanjian Abey," katanya.

Amum menuduh para pemimpin NCP berusaha mengusir suku Dinka dari distrik yang disengketakan itu.

Ia menyebut pertempuran itu sebagai krisis paling buruk yang membahayakan proses perdamaian tiga tahun yang mengakhiri perang saudara terlama di Afrika antara wilayah utara dan selatan Sudan.

Berdasarkan perjanjian tahun 2005, daerah perbatasan Abye disepakati berstatus khusus sementara selatan diberikan masa transisi enam tahun bagi pembagian kekuasaan di Khartoum dan otonomi regional sampai referendum menyangkut kemerdekaan tahun 2011.

Tepi, kini setengah jalan melalui periode transisi itu, Abyei tidak pernah diperintah oleh satu pemerintahan gabungan. Kedua pihak dan PBB mengatakan sengketa itu tidak dapat diselesaikan sampai satu pemerintahan gabungan yang layak terbentuk dan berfungsi. (kpl/rif)