HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Pemerintah China menilai perubahan bentuk negara dari monarki menjadi republik federal di Nepal adalah urusan dalam negeri negara tersebut, dan China tidak ingin intervensi.

"Kami tidak mau campur tangan urusan dalam negeri Nepal. Adanya perubahan itu adalah urusan dalam negeri negara itu," kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Qin Gang, dalam keterangan pers berkala, di Beijing, Kamis (29/5).

Menurutnya, pemerintah China sejak dulu tidak memiliki keinginan intervensi di suatu negara, termasuk di Nepal, dan tetap menghormati keputusan itu.

Ia mengatakan, hubungan bilateral antara China dan Nepal selama ini telah berjalan baik dan berkembang di berbagai bidang dan diharapkan tidak mengalami perubahan.

"Hubungan bilateral antara kedua negara selama ini berjalan baik dan berkembang. Kami berharap agar kondisi itu terus berjalan," katanya.

Pernyataan Qin Gang tersebut dikemukakan menanggapi Majelis Konstituante Nepal, Rabu (28/5), menyetujui dengan suara mayoritas penghapusan sistem monarki yang telah berlangsung 240 tahun di negara Himalaya itu, dan mendeklarasikan sebuah negara republik.

Kelompok Maois Nepal, yang selama 10 tahun berperang untuk menggulingkan Raja Gyanendra yang tidak populer dan mendirikan sebuah negara republik, memiliki jumlah kursi terbesar di majelis itu dalam pemilihan umum pada April lalu.

Pertemuan itu merupakan puncak dari perjanjian perdamaian 2006 antara partai-partai politik utama Nepal dan pemberontak Maois yang mengakhiri perang saudara yang menewaskan sedikitnya 13.000 orang.

Para pejabat mengatakan, partai-partai itu sudah sepakat bahwa Raja Gyanendra, yang naik takhta setelah pembantaian sebagian besar anggota keluarga kerajaan oleh seorang pangeran yang mabuk di istana pada 2001, akan diberi waktu 15 hari untuk mengosongkan istananya di Kathmandu.

"Nepal telah berubah menjadi sebuah negara republik yang demokratis, semua undang-undang yang ada dan fungsi pemerintahan yang bertentangan dengan gagasan ini akan dianggap tidak sah mulai hari ini," kata teks deklarasi tersebut.

"Semua hak istimewa yang dimiliki oleh raja dan keluarga kerajaan akan secara otomatis berakhir," kata pernyataan itu, yang juga mendeklarasikan tanggal 29 Mei sebagai "Hari Republik".

Deklarasi itu juga menyatakan, istana utama Gyanendra akan diubah menjadi sebuah museum. (kpl/rif)