Tindakan tersebut dilakukan setelah tersiar laporan bahwa jaksa kepala ICC Luis Moreno-Ocampo berencana meminta para hakim untuk mengeluarkan surat penangkapan atas Presiden Sudan Omar Al-Bashir dengan tuduhan "melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Sudan barat, Darfur".
Seorang diplomat senior Eropa, Jumat lalu, mengatakan jaksa penuntut umum tersebut tampaknya akan meminta dikeluarkan surat penangkapan atas Al-Bashir, kepala negara pertama yang masih menjabat yang dituntut oleh satu pengadilan internasional sejak Charles Taylor dari Liberia pada 2003.
Kabinet menegaskan dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan setelah sidang darurat yang dipimpin oleh Presiden Al-Bashir, Ahad, bahwa pemerintah mampu memelihara kedaulatan negeri itu serta martabatnya.
Pernyataan tersebut juga mengkonfirmasi bahwa Sudan dan rakyatnya ingin menyebarkan perdamaian ke seluruh dunia serta menyelenggarakan pemilihan umum pada saat yang dijadwalkan.
Kabinet itu juga meminta masyarakat internasional untuk melakukan tindakan yang sesuai guna mewujudkan perdamaian dan kestabilan dan pada saat yang sama menghentikan tindakan tak bertanggung-jawab dan bermotif politik terhadap Sudan, dan menyatakan bahwa masalah Darfur adalah urusan dalam negeri dan negara Sudan sedang berusaha sedapat mungkin untuk mengatasinya.
Kabinet Sudan juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas sikap tegas yang diambil oleh berbagai organisasi regional dan internasional serta negara bersahabat untuk mendukung Sudan dan rakyatnya.
Sebelumnya, Menteri Kehakiman Sudan Abdel-Basset Sabdrat mengutuk prosedur ICC mengenai wilayah Darfur, Sudan, sebagai tindakan politis dan anti-Sudan.
Atas permintaan Sudan, Liga Arab telah mengadakan konsultasi dengan menteri luar negeri Arab guna menyelenggarakan pertemuan darurat mengenai pertikaian antara Sudan dan ICC.
Sudan telah menyatakan tindakan jaksa ICC itu dapat merusak proses perdamaian di Darfur dan banyak pejabat bantuan khawatir akan terjadi kemunduran. (*/cax)