Sebanyak 200 orang akan terlibat selama penempatan kembali tersebut, kata Marie Okabe pada suatu taklimat PBB.

Namun ia mengatakan semua operasi pemelihara perdamaian berlanjut di lapangan, termasuk sebanyak 7.800 personil militer, lebih dari 1.600 polisi sipil dan hampir 1.800 staf sipil.

Okabe mengatakan langkah relokasi dilakukan sebagai reaksi atas situasi yang memburuk di lapangan, yang dirinci di dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon baru-baru ini mengenai Operasi Cangkokan PBB-Uni Afrika (AU).

Okabe mengatakan serangan pekan lalu terhadap pasukan pemelihara perdamaian PBB adalah yang terburuk terhadap UNAMID dalam enam bulan belakangan.

Selasa lalu, satu patroli gabungan polisi dan militer UNAMID disergap oleh anggota milisi yang tak dikenal di Darfur Utara. Lima personil pemelihara perdamaian dan dua polisi tewas sementara 19 orang lagi cedera.

Sementara dari Khartoum diberitakan AU menyatakan tak bermaksud mengungsikan stafnya dari operasi keamanan pemelihara perdamaian gabungan dengan PBB di wilayah Darfur, Sudan barat, setelah jaksa agung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meminta dikeluarkannya surat penangkapan atas Presiden Sudan Omar Al-Bashir.

"Saya meninggalkan pertemuan dengan Presiden dengan keyakinan bahwa semua tindakan telah diambil oleh Khartoum untuk melanjutkan kegiatan misi gabungan," kata Komisaris AS bagi Perdamaian dan Keamanan Ramadan Said Al-Amamry.

Ia mengkonfirmasi bahwa misi itu akan melanjutkan tugasnya. Ditambahkannya, "Kami sedang membahas penggelaran lebih lanjut tentara kami sebagaimana rencana kami baru-baru ini ialah untuk menggelar sebanyak 80% dari seluruh tentara selama sisa beberapa bulan tahun ini."

Al-Amamry membantah bahwa komando misi gabungan mulai mengungsikan setiap stafnya, dan mengatakan, "Tak ada jenis pengungsian staf kami semacam itu, langkah pencegahan telah dilakukan setelah serangan baru-baru ini mengenai misi tersebut. Kami membebaskan staf sipil, apakah mereka akan memilih untuk bekerja atau mengambil liburan."

"Dewan Keamanan dan Perdamaian Afrika sebelumnya mengeluarkan pernyataan. Lembaga itu menegaskan penolakannya untuk mengincar pejabat Afrika, dan menyatakan akan ada pertemuan tingkat minister Dewan guna mengumumkan sikap terakhir," kata Al-Amamry --yang merujuk kepada posisi AU mengenai tindakan jaksa agung ICC.

AU dan PBB telah melaksanakan misi pemelihara perdamaian gabungan di Darfur sejak awal 2008. Namun misi itu menghadapi kesulitan utama, termasuk kekurangan jumlah peralatannya. Sejauh ini, hanya sebanyak 9.000 prajurit dari sebanyak 26.000 prajurit misi gabungan tersebut, yang telah digelar.

Senin pagi, jaksa agung ICC Luis Moreno-Ocampo menuduh Presiden Sudan Omar Al-bashir melakukan pemusnahan suku bangsa dan melakukan kejahatan terhadap umat manusia. Berdasarkan itu, ia mendesak dikeluarkannya surat penagkapan terhadap Al-Bashir dan beberapa pejabat senior Sudan. (*/cax)