HOME » BERITA » Politik Nasional

Jum'at, 18 Juli 2008 12:51

Kapanlagi.com - Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) Ferry Mursyidan Baldan (Fraksi Partai Golkar) di Jakarta, Jumat menegaskan, tidak hanya menteri, tetapi semua pejabat negara di lembaga apa pun harus mundur jika maju menjadi calon dalam pemilihan presiden atau berniat menjadi Capres.

"Ini mengacu kepada prinsip adanya kesamaan perlakuan," katanya terkait hasil lobi Panitia Khusus (Pansus) RUU Pilpres yang antara lain membahas pengunduran diri para pejabat negara tersebut dan terkait masa kampanye sembilan bulan.

Ferry menambahkan, pengaturan tentang keharusan untuk mundur pejabat negara, baik menteri maupun pimpinan lembaga negara serta pimpinan lembaga pemerintah non departemen, telah menjadi salah satu poin pembahasan RUU Pilpres paling krusial beberapa hari terakhir.

"Kami sepakat bahwa menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan pimpinan lembaga negara harus mundur, jika ingin maju dalam pemilihan presiden," katanya.

Mengenai waktu pengunduran diri, menurut dia, disepakati dibahas lagi dalam forum lobi berikutnya dengan pemerintah. "Tetapi dengan prinsip adanya kesamaan perlakuan itu," katanya.

Ganti

Berkaitan dengan munculnya (aturan kampanye) sembilan bulan, menurut Ferry Mursyidan Baldan, memang pada awalnya pengaturan harus mundur itu hanya berkaitan dengan menteri.

"Tetapi dalam pembahasan selanjutnya, berkembang ke jabatan lain, seperti pimpinan lembaga negara," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, alasan alokasi waktu berkampanye selama sembilan bulan, karena saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berikutnya sudah disahkan dan presiden punya cukup waktu jika ingin mengganti menteri yang mundur.

"Pengaturan ini diperlukan, agar mendorong terbangunnya sistem pemilihan umum (Pemilu) yang kondusif, yakni tidak ada suasana against the boss," katanya.

Ini penting karena menurut salah satu fungsionaris DPP Partai Golkar ini, tidak ada ruang perlawanan di sini.

"Karena sesungguhnya Pilpres adalah ruang berkompetisi, bukan ruang perlawanan," kata Ferry Mursyidan Baldan. (*/cax)

BERITA TERKAIT

• Pejabat Harus Mundur Sembilan Bulan Sebelum Mencalonkan Diri
  15 Juli 2008
   
• Tetap Ada Beda Pendapat Soal Syarat Suara Pilpres
  20 Juni 2008
   
• RUU Pilpres Disahkan Agustus 2008
  16 Juni 2008
   
• Hukuman Penerima Dana Asing Harus Diperberat
  11 Juni 2008
   
• Pengajuan Capres Harus Dengan Kesepakatan Tertulis
  05 Juni 2008
   

BERITA LAINNYA

• Perintah Penangkapan Presiden Sudan Dikecam Anggota DPR
  18 Juli 2008
   
• Perlu Cara Khusus Menangkan Golkar
  18 Juli 2008
   
• Pemilu Tidak Perlu Dicemaskan
  18 Juli 2008
   
• Permasalahan Perbatasan RI Dengan 10 Negara Belum Tuntas
  18 Juli 2008
   
• Golkar Targetkan Minimal 27% Suara di Jateng
  18 Juli 2008